Usai Baku Hantam 2 Anggota DPRD dari Golkar Ini Lapor Polisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi pemukulan. tbo.com

    ilustrasi pemukulan. tbo.com

    TEMPO.CO, Sumenep - Setelah terlibat perkelahian, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep dari Fraksi Golkar, Iwan Budiharto dan A.F. Hari Pontoh, akhirnya saling melapor ke polisi. "Keduanya melapor sama-sama jadi korban penganiayaan," kata Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Sumenep Ajun Komisaris Hasanudin, Selasa, 1 Desember 2015.

    Menurut Hasan, Iwan yang juga Ketua Partai Golkar Sumenep melaporkan bahwa akibat penganiayaan itu dia menderita luka pada bibir bagian kanan bawah. Adapun Hari Pontoh yang menjabat Ketua Komisi II DPRD Sumenep melapor menderita luka pada salah satu jari kanannya. "Laporannya kami pelajari dulu, yang pasti semua laporan akan diproses sesuai aturan," katanya.

    Sehari sebelumnya Iwan dan Hari Pontoh terlibat perkelahian di lobi gedung DPRD Sumenep. Perkelahian tersebut merupakan imbas dari persoalan dualisme kepengurusan Partai Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Pengadilan mengesahkan kubu Aburizal.

    Keputusan pengadilan itu disambut Iwan dengan aksi "bersih-bersih" pengurus dari kubu Agung. Langkah pertama Iwan adalah mengajukan pergantian antarwaktu terhadap Hari Pontoh yang selama konflik Golkar berlangsung pro pada Agung.

    Belum lagi proses pergantian antarwaktu tersebut kelar, Iwan melakukan langkah politik lanjutan dengan mencoret nama Hari Pontoh dari Sekretaris Fraksi Golkar. Hari Pontoh yang tidak terima diganti hendak menanyakan langsung kepada Iwan. Namun entah apa sebabnya, klarifikasi itu berubah menjadi baku hantam.

    Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma enggan berkomentar atas perkelahian yang merusak citra wakil rakyat tersebut. "Itu urusan pribadi masing-masing," katanya.

    Namun Herman menilai perkelahian tersebut layak diselidiki lebih lanjut oleh Badan Kehormatan Dewan. "Kami berharap kejadian serupa tidak terulang, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik," katanya.

    MUSTHOFA BISRI

    Baca juga:
    3 Hal Ini Bikin  Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong!
    Selidiki Setya Novanto, Jaksa Agung: Ada Pemufakatan Jahat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.