TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas mengenai helikopter kepresidenan yang saat ini menjadi sorotan publik. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden menggelar rapat terbatas (ratas) untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
"Beliau meminta ada ratas setelah kembali dari Paris karena sudah terjadi disinformasi, seakan-akan itu permintaan Presiden dan sudah diketok," kata Pramono di kantornya, Selasa, 1 Desember 2015.
Pramono menegaskan hingga saat ini, baik Presiden maupun Wakil Presiden belum membuat keputusan soal pengadaan helikopter untuk VVIP tersebut. Menurut dia, usulan pengadaan memang dari Kepala Staf Angkatan Darat untuk kebutuhan alutsista, bukan untuk kebutuhan Presiden. Presiden, kata Pramono, menginginkan masalah ini dibahas khusus sebelum diputuskan.
Terkait dengan helikopter yang nantinya akan digunakan Presiden, Pramono mengatakan keputusan akhir berada di tangan pemerintah, bukan Kepala Staf Angkatan Udara. Keputusan pengadaan alutsista untuk angkatan udara, kata dia, baru menjadi keputusan KSAU. "Kalau KSAU tetap mengadakan pengadaan untuk kebutuhannya tidak ada yang salah. Tapi, yang jadi pertanyaan kan kebutuhan VVIP-nya gimana," katanya.
Hingga saat ini, Pramono menegaskan pemerintah belum memutuskan jenis helikopter apa yang akan digunakan jika Super Puma jadi diganti.
TNI Angkatan Udara pada Senin kemarin mengumumkan rencana pembelian helikopter AW-101 sebagai pengganti Super Puma yang telah berumur 25 tahun. Satu unit AW-101 akan tiba di Tanah Air pada 2016, menyusul dua unit lain pada 2017.
Sejumlah kalangan sebelumnya mengkritik pengadaan helikopter tersebut. Sebabnya, bukan saja tak melibatkan industri dalam negeri, tapi harga helikopter ini dinilai lebih mahal dibanding buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
ANANDA TERESIA
