Wapres JK Minta Golkar Tak Pasang Badan buat Setya Novanto  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan sambutannya dalam perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-51 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 26 November 2015. ANTARA FOTO

    Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan sambutannya dalam perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-51 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 26 November 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir Partai Golkar yang diduga membekingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Kalla meminta Golkar tak ikut campur dalam kasus yang sedang menjerat kadernya itu.

    "Golkar itu seperti saya katakan tadi, simbolnya suara rakyat suara Golkar, jadi suara rakyat," katanya di Hotel Borobudur, Selasa, 1 Desember 2015.

    Artinya, kata Kalla, jika Golkar membekingi Setya, partai beringin itu mengkhianati rakyat yang mendukungnya. Kalla menegaskan, Golkar tak perlu ikut campur dalam kasus Setya yang kini sedang bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan.

    "Bisa jadi kalau MKD bungkam, orang menyayangkan Golkar bisa ikut campur," ujarnya. Kalla berharap Mahkamah mengungkap kasus Setya. Musababnya, jika terbukti, ini merupakan skandal besar di negeri ini.

    Mahkamah Kehormatan Dewan bakal menghadapi rintangan yang tidak ringan saat menyidangkan Ketua DPR Setya Novanto. Sebab, kolega politikus Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih itu tak tinggal diam. Mereka melakukan serangkaian gerilya untuk melindungi Setya.

    Belakangan, fraksi Golkar juga mengganti beberapa kadernya yang menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Anggota MKD dari Golkar itu membuat manuver untuk mengganjal sidang MKD.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.