Pemimpin MKD Junimart Girsang: Tak Ada Kata Voting

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Junimart Girsang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Junimart Girsang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang mengungkapkan, di dalam Tata Beracara MKD, keputusan harus diambil dengan cara musyawarah mufakat. "Sepemahaman saya, tidak ada kata voting dalam Tatib MKD," kata Junimart di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Desember 2015.

    Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu berharap tidak ada satu pun keputusan MKD yang diambil dengan pemungutan suara karena ini merupakan permasalahan kehormatan dan etika. "Tidak bagus voting. Ini kan mahkamah, masalah kehormatan. Ini bukan rapat komisi, ini bukan rapat paripurna. Ini di atas hukum," ujar Junimart.

    Menurut Junimart, apabila dalam rapat hari ini lagi-lagi tidak dicapai kata sepakat, MKD akan memilih mekanisme lain untuk mengambil keputusan. "Kami akan melihat nanti saat rapat. Kalau dalam forum ada cara lain selain voting, kami akan pilih," tutur Junimart.

    Junimart merasa tidak punya masalah dengan anggota MKD dari fraksi-fraksi tertentu yang diduga melakukan manuver-manuver untuk menunda proses persidangan Setya. "Kalau mau deadlock terserah. Ini, kan, muncul dari orang yang belum tahu anatomi kasusnya. Silakan saja dia mengulur," ucap Junimart.

    Pada sidang MKD kemarin siang, usulan voting sempat terlontar apabila tidak ada kata sepakat dalam perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Rapat kemarin pun terpaksa diskors karena ada anggota MKD yang masih mempermasalahkan adanya legal standing Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang melaporkan Setya.

    Padahal MKD telah menghadirkan ahli bahasa, Yayah Bachria Mugnisjah, untuk menginterpretasikan kata “dapat” dalam Bab IV Pasal 5 ayat 1 tentang Tata Beracara Mahkamah yang tertulis bahwa yang dapat melapor ke MKD adalah pimpinan DPR, anggota DPR, dan masyarakat. Karena menurut hasil interpretasi Yahya siapa saja boleh melaporkan tindak pelanggaran kode etik, tak terkecuali seorang menteri, MKD pun memutuskan untuk melanjutkan persidangan.

    Anggota MKD, Syarifuddin Sudding, pun mengakui adanya perdebatan yang cukup alot dalam sidang yang berlangsung tertutup kemarin. Menurut Sudding, para anggota baru MKD dan BKO mempermasalahkan verifikasi bukti rekaman yang dilaporkan Sudirman. Sudding berujar, hampir semua kasus yang diperiksa MKD hanya diawali bukti permulaan dan pada saatnya nanti MKD akan meminta pelapor untuk melengkapi bukti-bukti manakala dianggap belum lengkap.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI

    Baca juga
    3 Hal Ini  yang Bikin Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong!
    Penjara Dijaga Buaya: Kenapa Bandar Narkotik Tak Akan Takut? 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.