COP21 Paris, Riuhnya Paviliun Indonesia saat Jokowi Datang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Indonesia, Jokow Widodo saat menghadiri Konferensi Internasional Peru UNFCCC COP21 di paris, Perancis. Dok/Istana

    Presiden Indonesia, Jokow Widodo saat menghadiri Konferensi Internasional Peru UNFCCC COP21 di paris, Perancis. Dok/Istana

    TEMPO.CO, Paris - Presiden Joko Widodo mendatangi paviliun Indonesia di acara Conference of Parties 21 (COP21) di Paris. Kedatangan Jokowi berselang 30 menit setelah ia memberikan pernyataan kenegaraan dalam Konferensi Perubahan Iklim Internasional tersebut. Jokowi datang mengenakan setelan jas hitam. Ia didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Senin, 30 November 2015.

    Saat Jokowi datang, di Paviliun Indonesia sebetulnya sedang berlangsung dialog antarumat beragama yang dimoderatori Hasan Wirayuda. Melihat kedatangan Jokowi, dialog sontak dihentikan. Para pembicara, salah satunya mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin dan Hasan Wirayuda, langsung berdiri menyambut Jokowi. Jokowi pun menyalami mereka satu per satu.

    Saat Jokowi datang, Din menyatakan apresiasinya atas pidato kenegaraan yang diberikan Jokowi. "Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia," kata Din. Jokowi tersenyum dan menganggukkan kepalanya menanggapi Din.

    Setelah itu, Jokowi keluar Paviliun. Para panitia Paviliun Indonesia yang sudah menunggu kedatangan Sang Presiden di luar, langsung menyambut Jokowi dengan ajakan selfie. "Yuk..yuk...yuk, satu per satu," jawab Jokowi menyanggupi. Setelah beberapa kelompok berfoto, Jokowi bertanya, "Hayo siapa lagi?"

    Jokowi juga menerima spanduk dari Greenpeace Indonesia berukuran 1 x 1,5 meter berisikan pesan, "Dear Mr. President, Save Forest and Peatland 253.800 Hectare. Regards, Greenpeace."

    Spanduk tersebut diberikan Teguh Surya, juru kampanye hutan dari Greenpeace Indonesia. Jokowi menerima spanduk itu dan menyatakan akan berusaha sebaik mungkin dalam menjaga hutan. Selesainya dari Paviliun Indonesia, Jokowi langsung pergi. Tak ada informasi resmi agenda Presiden setelah ini.

    Hari ini, Senin, 30 November 2015, merupakan pembukaan Konferensi Internasional Perubahan Iklim (COP21). Semua kepala negara yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo, memberikan pernyataan nasional dalam pembukaan selama lima menit. Indonesia termasuk salah satu peserta Konferensi. Delegasi Indonesia mencapai 450 orang, yang terdiri atas pemerintah, lembaga, perusahaan swasta, dan media.

    Dalam pernyataan nasionalnya di COP21, Presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia sanggup menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030. Bahkan sampai 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional.

    Menurut Jokowi, penurunan emisi dilakukan dengan mengambil beberapa langkah di berbagai bidang. Di bidang energi dengan pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke sektor produktif. Juga, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23 persen dari konsumsi energi nasional pada tahun 2025. Salah satunya ialah pengolahan sampah menjadi sumber energi.

    Dalam bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, kata Jokowi, dilakukan penerapan one map policy. "Yakni menetapkan moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut, pengelolaan lahan, dan hutan produksi lestari," kata Jokowi dalam pernyataannya di hadapan ratusan pemimpin negara dunia, Senin, 30 November 2015.

    Sedangkan di bidang maritim ada dua langkah yang akan diambil. Yakni, mengatasi perikanan ilegal dan perlindungan keanekaragaman hayati laut.

    Dalam pidatonya, Jokowi juga menyatakan bela sungkawanya atas tragedi yang menimpa Paris pada 13 November 2015. "Teror tersebut tak ada kaitannya dengan agama, bangsa, dan ras apa pun," ujar Jokowi.

    AMRI MAHBUB (PARIS)

    Baca juga:
    3 Hal Ini Bikin  Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong!
    Selidiki Setya Novanto, Jaksa Agung: Ada Pemufakatan Jahat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.