INFO NASIONAL - Hingga sisa waktu pelaksanaan anggaran Kementerian Agama, realisasi anggaran Kemenag baru mencapai 67,80 persen dari target 93,06 persen yang ditetapkan sebagaimana tertera dalam halaman 3 DIPA Kementerian Agama.
“Jadi baru (Rp) 49,6 triliun dari (Rp) 60,4 triliun pagu belanja anggaran Kementerian Agama yang sudah terealisasi,” kata Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Agama Syihabuddin dalam keterangannya usai memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan dn BMN Kemenag untuk Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual di Palembang Sumatera Selatan, Minggu, 29 November 2015 malam.
Baca Juga:
Selain peserta bimtek yang terdiri dari pengelola keuangan, PPSPM, PPK dan pimpinan Satker, hadir dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenag Sumsel Hambali dan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Kemenag Sumsel.
Dikatakan Syihab, dengan sisa waktu 19 hari ini, menjadi perhatian dan konsentrasi di Kementerian Agama bagaimana mengoptimalisasi dan mengakselarasi dari sisa waktu ini, sehingga target realisasi anggaran yang sudah ditetapkan 93,06 persen dapat tercapai.
Dalam keterangannya kepada Pinmas, Syihab mengatakan dari empat jenis belanja yang mengkhawatirkan, yaitu di belanja modal dan sosial. Menurut dia, di belanja modal realisasinya baru mencapai 57,7 persen, sementara belanja bansos masih 47,80 persen. “Konsentrasi Kemenag di dua belanja tersebut, karena untuk belanja pegawai otomotis, karena tanpa diakselarasi pun ia berjalan sendiri,” kata Syihab. Tapi ia menggarisbawahi, yang harus dipantau terus progresnya adalah di belanja barang meskipun sudah mencapai 64,00 persen.
Baca Juga:
Dalam penjelasannya, Syihab mengatakan di belanja modal dan bansos, anggarannya baru mencapai 20,80 persen. “Jadi kalau ini tidak tercapai, maka akan mengganggu target yang ingin dicapai,” tuturnya.
Untuk belanja bansos, dengan alokasi Rp 2 triliun dari Rp 60,4 triliun dari belanja kementerian ini, realisasi bansos ini baru mencapai di bawah 50 persen yang direalisasikan melalui bantuan siswa miskin dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) baik untuk siswa madrasah dan santri pada pondok pesantren.
Menyikapi potret realisasi angaran di atas, Syihab menekan agar para pimpinan Satker harus mengkaji ulang mana yang menjadi skala prioritas terlait dengan realisasi belanja ini. Karena seharusnya, kantor wilayah Kemenag ini memberikan kontribusi sangat baik terhadap Kementerian Agama dari sisi realisasinya.
Syihab mengaju optimis realisasi anggaran dapat tercapai seusai target, minimal mendekati target yang ditetapkan. Optimisme ini didasarkan pada statisitk pada Kementerian Agama setiap tahun, seperti ini kondisinya. “Berarti di akhir tahun akan melejit, namun kami berharap targetnya tercapai dan khusnul khotimah,” ucapnya. (*)