Jokowi Diminta Bicara Energi Bersih di COP Ke-21  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Konferensi Perubahan Iklim Paris 2015, COP21. REUTERS/Benoit Tessier

    Logo Konferensi Perubahan Iklim Paris 2015, COP21. REUTERS/Benoit Tessier

    TEMPO.COParis - Presiden Joko Widodo seharusnya lebih banyak bicara tentang pembangunan energi bersih di Tanah Air dalam Pertemuan Para Pihak (Conference of Parties/COP) Ke-21 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim di Paris.

    “Tren ke depan ke energi bersih dan banyak negara yang mau membantu Indonesia dalam soal ini,” kata Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa di Paris, Prancis, pada Minggu, 29 November 2015.

    Fabby menyayangkan pidato Presiden Joko Widodo hanya berisi soal upaya Indonesia mengatasi kebakaran hutan dan lahan, dan sama sekali tidak menyinggung soal tren emisi global ke depan. Jokowi memang berpidato selama tiga menit dalam COP Paris pada Senin, 30 November 2015, pukul 14.25 waktu Paris.

    Sebanyak 147 kepala negara dan kepala pemerintah lainnya juga berpidato. Termasuk Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan lainnya.

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan salah satu agenda Indonesia dalam COP Paris adalah upaya-upaya mencegah kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan gambut untuk mengantisipasi percepatan perubahan iklim. "Yang utama adalah pencegahan serius agar tidak terjadi kebakaran hutan lagi, apalagi disebabkan ulah manusia. Jika dari faktor alam memang kerap sulit diduga. Namun perlu ditekankan kesiapsiagaan," ujar Sofyan Djalil, yang menyertai Jokowi ke Paris.

    Sofyan menjamin pemerintah serius mencegah terulangnya kebakaran hutan dan gambut yang masif terjadi sepanjang 2015, selain akan mempercepat upaya rehabilitasi lahan gambut akibat kebakaran. "Tidak akan diberikan konsesi baru untuk pembukaan lahan gambut," tuturnya.

    Fabby menjelaskan, emisi terbesar Indonesia pasca-2020 adalah dari sektor energi. Dari pemakaian listrik, transportasi, industri, hingga rumah tangga.  Dia mengutip studi Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) tahun 2012. Kajian ini menyebutkan 80 persen emisi global  berasal dari penggunaan bahan bakar fosil atau energi kotor.

    Riset IEA—di mana bulan November 2015 Indonesia menjadi anggotanya—merekomendasikan agar cadangan energi fosil (migas, batu bara, dan lainnya) jangan dieksploitasi agar target penurunan suhu bumi sebesar 2 derajat Celsius tercapai.

    Banyak negara maju dan sejumlah negara berkembang, kata Fabby, mulai mengubah pembangunan dalam negerinya ke arah energi bersih. Cina dan India sangat agresif soal ini. “Jangan sampai Jokowi ketinggalan kereta di Paris dengan tidak berkomitmen ke pembangunan energi bersih,” ucap Fabby.

    Menurut Fabby, untuk menuju ke arah itu, ada tiga faktor yang saling berkaitan, yakni transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan investasi.  Amerika Serikat, Jepang, Prancis, dan Jerman, kata dia, berminat berinvestasi di Indonesia. Untuk mengembangkan pasar, ujar dia, perusahaan-perusahaan negara maju diajak membangun pabrik teknologi bersih di Tanah Air dengan perusahaan dalam negeri.  

    Fabby menjelaskan, dalam COP Paris, Presiden Barack Obama akan meluncurkan Clean Energy Initiative dengan mengajak 19 negara, termasuk Indonesia. "Amerika sangat berkepentingan menyaingi Cina yang lebih ekspansif membangun energi bersih."

    UNTUNG WIDYANTO (PARIS)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.