DEN: Pemerintah Perlu Ciptakan Pasar bagi Energi Terbarukan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pekerja melakukan perawatan terhadap contoh photovoltaic (Solar Cell) di PT. Pembangkit Jawa-Bali unit pembangkitan Cirata, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (21/2). Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata mengembangkan 'green energy' yang diolah oleh angin, Matahari, Panas Bumi, dan glombang laut dimana Solar Cell yang terpasang dapat memproduksi sebesar 5000 watt. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Seorang pekerja melakukan perawatan terhadap contoh photovoltaic (Solar Cell) di PT. Pembangkit Jawa-Bali unit pembangkitan Cirata, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (21/2). Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata mengembangkan 'green energy' yang diolah oleh angin, Matahari, Panas Bumi, dan glombang laut dimana Solar Cell yang terpasang dapat memproduksi sebesar 5000 watt. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi, mengatakan, untuk mencapai target 23 persen bauran energi Indonesia yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 nanti, pemerintah perlu menciptakan pasar agar pembangunan berjalan. Hal tersebut bisa dimulai dari pemerintah sendiri. 

    Menurut Rinaldy, DEN telah mengusulkan agar semua gedung pemerintah, lampu penerangan jalan, dan rumah pejabat menggunakan solar cell. "Sehingga ada kebutuhan solar, dan industri mau membangun energi baru dan terbarukan," katanya dalam diskusi Energi Kita di gedung Dewan Pers, Jakarta, Ahad, 29 November 2015.

    Ia menambahkan, bila banyak investor yang sudah mulai membangun proyek EBT, akan timbul persaingan sehingga harga akan tertekan. "Ini yang perlu dipancing pemerintah," tuturnya.

    Pada Februari ini, kata Rinaldy, sebenarnya Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk memasang solar cell di kompleks Istana Negara, dan rencana ini akan diresmikan pada Agustus. Namun hal tersebut batal dilakukan. Sebab, berdasarkan tender, tidak ada yang berminat membangun pembangkit listrik tenaga surya di Istana. "Tidak ada yang mau memasukkan tawaran." 

    Rinaldy berujar, perlu ada perbaikan dalam ketentuan mengambil keputusan. Sebab, dalam proyek pengadaan atau pembangunan masih banyak pelaksana yang takut dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi bila salah mengambil keputusan. "Kalau saya, itu kan instruksi Presiden, tidak perlu pakai tender. Tapi, kalau enggak, mungkin bisa kena KPK. Jadi dilematis," ujarnya.

    AHMAD FAIZ IBNU SANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Bencana Sejumlah Sudut Banjir Jakarta di Akhir Februari 2020

    Jakarta dilanda hujan sejak dini hari Rabu, 25 Februari 2020. PetaBencana.id melansir sejumlah sudut yang digenangi banjir Jakarta hingga pukul 15.00.