Kasus Crane, RJ Lino Dipastikan Hadir ke Bareskrim Hari Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino mengacungkan ibu jari  usai menjalani pemeriksaan di Bareskirm Mabes Polri, Jakarta, 9 November 2015. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino mengacungkan ibu jari usai menjalani pemeriksaan di Bareskirm Mabes Polri, Jakarta, 9 November 2015. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.COJakarta - Pengacara PT Pelabuhan Indonesia II  (Persero), Frederich Yunadi, memastikan kehadiran Direktur Utama Richard Joost Lino untuk memenuhi panggilan penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri hari ini. "Melanjutkan pemeriksaan yang lalu sesuai dengan kesepakatan minggu lalu. Jadi hari ini akan hadir pukul 09.00," kata Frederich saat dikonfirmasi Tempo, Senin, 30 November 2015.

    Rabu pekan lalu, RJ Lino tidak memenuhi panggilan penyidik lantaran ada panggilan mendadak dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Frederich menuturkan, pekan lalu, Lino harus memenuhi panggilan dari beberapa petinggi BUMN, juga Menteri Rini Soemarno. Namun Frederich menampik pertemuan Lino dengan petinggi BUMN ini terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di PT Pelindo.

    Sesuai dengan hasil pemeriksaan dua pekan lalu, Rabu, 18 November 2015, RJ Lino seharusnya kembali menjalani pemeriksaan yang ketiga kali oleh penyidik Bareskrim pada Rabu, 25 November lalu. Bareskrim tengah mengusut kasus penyalahgunaan pengadaan sepuluh alat bongkar-muat atau crane di PT Pelindo II. Penyelidikan berlangsung sejak Agustus lalu. Di antaranya menggeledah kantor PT Pelindo II di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat, 28 Agustus 2015.

    Penyidik juga menggeledah ruangan Direktur Utama Pelindo yang terletak di gedung IPC untuk mencari bukti-bukti penyelewengan pengadaan mobile crane. Diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp 45 miliar.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.