TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan akan membahas kepastian pembelian helikopter kepresidenan setelah Presiden Joko Widodo kembali ke Tanah Air dari kunjungannya ke Paris, Prancis. Menurut dia, rencana pembelian helikopter VVIP untuk kepresidenan itu masih belum dipastikan sampai ada keputusan dari Presiden.
"Nanti kami bahas. Setelah (Presiden) pulang dibahas," kata Kalla di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Minggu, 29 November 2015.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan bahwa kepastian pembelian helikopter kepresidenan itu akan dibahas setelah Jokowi tiba di Tanah Air. Termasuk pilihan untuk tetap membeli helikopter AgustaWestland buatan Inggris atau memilih Super Puma Mark II NAS 332 alias EC 225 buatan PT Dirgantara Indonesia.
"Nanti akan dirapatkan setelah Presiden kembali," ujar Luhut. "Kami, saya tidak mau berspekulasi, tapi kami akan lihat helikopter Presiden perlu diganti atau tidak."
TNI AU berencana membeli helikopter VVIP AgustaWestland AW-101. Ini adalah helikopter angkut menengah anti-kapal selam yang dapat digunakan untuk kepentingan militer dan sipil. AgustaWestland AW-101 dikembangkan oleh perusahaan patungan Westland Helicopters asal Inggris dan Agusta asal Italia. Helikopter ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata angkatan laut modern.
Rencana pembelian ini mendapat kritik, terutama dari PT Dirgantara Indonesia selaku produsen helikopter Super Puma. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengatakan pembelian itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Industri Pertahanan yang mewajibkan keterlibatan industri nasional dalam pengadaan alat pertahanan dan keamanan dari luar negeri. Padahal PT Dirgantara Indonesia sudah bisa memproduksi helikopter sejenis dengan tipe Super Puma Mark II NAS 332 alias EC 225.
REZA ADITYA
