Kisruh Bumi Perkemahan Cibubur, Adhyaksa Dault Surati Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Adhyaksa Dault menyambangi Balai Kota Jakarta, dalam rangka mengundang Gubernur DKI untuk hadir di kegiatan Pramuka. Jakarta, 29 September 2015. TEMPO/Diko Oktara

    Adhyaksa Dault menyambangi Balai Kota Jakarta, dalam rangka mengundang Gubernur DKI untuk hadir di kegiatan Pramuka. Jakarta, 29 September 2015. TEMPO/Diko Oktara

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Kwartir Nasional Praja Muda Karana (Kwarnas Pramuka) Adhyaksa Dault mengirimkan surat penolakan renovasi pembangunan Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur. menurutnya pemerintah dalam hal ini Kemenpora yang menunjukkan ketidakseriusannya  mendukung program pramuka. 

    Adhyaksa  juga menyatakan kekecewaannya terhadap Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Pasalnya, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrowi bersikeras meminta kepada Kwarnas Pramuka untuk menyerahkan tanah Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur yang sertifikatnya hak pakai atas nama pramuka menjadi tanah milik Kemenpora.

    "Kami sebagai kwarnas pramuka jelas menolaknya," ujar dia dalam surat resmi yang dikirimnya ke Presiden Jokowi, Sabtu, 28 November 2015.

    Dalam surat resminya, Adhyaksa menjelaskan bahwa enam bulan lalu pihaknya menerima anggaran renovasi Buperta Cibubur sebesar RP 96 miliar yang sudah disetujui oleh DPR dan akan dikerjakan oleh pihak Kemenpora. "Namun pihak Menpora justru meminta kepemilikannya dipindah sehingga menyebabkan kekisruhan dari kedua kubu," katanya.

    Kekisruhan itu, kata dia berujung kepada pelaporan yang dilakukan Kwarnas Pramuka kepada Presiden Jokowi dan hingga Oktober lalu belum juga menemukan titik terang. Namun ketika waktu renovasi yang ditetapkan DPR tinggal dua bulan lagi yakni November dan Desember, pihak Kemenpora justru merevisi keinginan memiliki tanah dan menyerahkan renovasi kepada pihak Kwarnas Pramuka. "Intinya yang tadinya RP 96 miliar menjadi hanya RP 62 milyar dan dihibahkan kepada Kwarnas," katanya.

    Ia menuturkan, setelah konsultasi dengan Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pihaknya menolak untuk mengerjakan proyek renovasi tersebut karena dinilai sangat riskan mengingat waktu yang sempit dan berbahaya bagi gerakan pramuka bisa terjerat kasus hukum. "Karena untuk tender terbuka saja perlu waktu 2 minggu, walaupun sudah ada keringanan dapat dikerjakan sampai pertengahan februari dan informasi dari kantor menpora bahwa kalau ada apa apa menpora akan menjaminnya," katanya.

    Sebagai langkah pembelaan dalam suratnya ia meminta waktu agar Presiden Jokowi mau beraudiensi dengan pihak Kwarnas dalam menyelesaikan sengketa dan kekisruhan tersebut.

    ABDUL AZIS

    Baca  juga:

    Kerlip Lampu Hijau di Bulan, Tanda Ada Kehidupan UFO? 

    Kasus Novanto: Mahkamah Rapat Hari Ini, Masih Ada Bola Liar?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.