Papa Minta Saham, Fadli Zon: Sudirman Salah, Bukan Setya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fadli Zon, Setya Novanto, dan Donald Trump mengenakan topi khasnya.  TEMPO/Dhemas Reviyanto-AP/Brynn Anderson

    Fadli Zon, Setya Novanto, dan Donald Trump mengenakan topi khasnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto-AP/Brynn Anderson

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon membantah dirinya mendukung Ketua DPR Setya Novanto, koleganya yang terseret dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden. "Saya tak mendukung orang per orang, tapi saya mendukung penegakan undang-undang," kata Fadli Zon di Pesantren Darunnajah, Jakarta, Sabtu, 28 November 2015.

    BACA: Junimart Bicara Soal Isu Suap untuk Amankan Setya Novanto

    Fadli Zon melanjutkan, dalam kasus dugaan percaloan saham Setya ini, hal yang dia persoalkan adalah tentang Freeport. "Masalah perpanjangan Freeport dan apa yang dilakukan Sudirman Said (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) itulah yang saya persoalkan, termasuk kenapa Sudirman menandatangani dan menulis surat soal perpanjang Freeport," ujarnya.

    Walau dia ngotot membantah mendukung Setya Novanto, Fadli Zon tidak membantah kalau dirinya adalah pihak yang kontra dengan Menteri Sudirman. "Pihak yang sudah pasti salah adalah Sudirman Said, bukan Setya," katanya. Fadli juga meminta agar penegak hukum lebih berfokus pada Sudirman Said daripada Setya.

    BACA: Kompolnas Minta Polri Usut Pencatut Jokowi tanpa Tunggu MKD

    "Kalau apa yang terjadi pada Setya Novanto kan akan dikaji. Namun, kalau Sudirman Said kan sudah pasti salahnya, yakni ada perpanjangan MoU untuk ekspor konsentrat dan juga menjanjikan perpanjangan kontrak. Itu semua sudah menyalahi undang-undang," ucap Fadli Zon, yang juga politikus Partai Gerindra.

    Fadli sebelumnya dianggap memihak Setya karena dia menilai wajar pertemuan antara bos PT Freeport dan Setya. Menurut Fadli, inisiatif pertemuan justru datang dari Freeport. "Saya tahu belakangan (Setya bertemu dengan PT FI) dan biasa saja untuk bertemu. Rakyat dari mana saja boleh ketemu DPR. Enggak ada yang salah dengan pertemuan itu," ucap Fadli.

    BAGUS PRASETIYO REZA ADITYA | DESTRIANITA K. | MAWARDAH NUR HANIFIYANI

    BERITA MENARIK
    Curhat Sandy Tumiwa: Tak Punya Rumah, Ditinggal Istri
    Penumpang Pesawat Lihat 'UFO' Dekat Pangkalan Militer Nevada


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.