Asian Games, JK: Hibah Tanah Kemayoran Wewenang Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

    Wakil Presiden Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengalihan aset atau hibah berupa lahan di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dimiliki Sekretariat Negara ke Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak perlu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Musababnya, pengalihan lahan itu merupakan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. "Kami sebenarnya sudah menyetujui. Di situ kan prinsipnya antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah," kata Kalla, di kantornya, Jumat, 27 November 2015. "Itu tidak ada perlu prosedur DPR, masak perlu prosedur DPR?"

    Kalla tak ingin persoalan hibah tanah ini menjadi berkepanjangan. Apalagi, sebentar lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games. Dan di Kemayoran itu pusat untuk didirikannya Wisma Atlet. Jika konflik ini terus berkepanjangan antara Pemerintah dan DPR, dikhawatirkan pelaksanaan Asian Games akan dialihkan dari Indonesia ke negara lain.

    Sebelumnya, Komisi II DPR masih belum merelakan hibah lahan Sekretariat Negara kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan wisma atlet. Meski begitu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan groundbreaking wisma atlet akan tetap dilaksanakan.

    Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, masalah hibah tanah menghambat persiapan Jakarta menghadapi Asian Games 2018. Ia mengatakan, selain anggaran, kendala persiapan Asian Games ialah waktu. Ahok menjelaskan, Pemprov DKI dan Setneg telah membuat perjanjian di atas kertas. Dalam surat tersebut dituliskan, lahan hibah dari Setneg akan digunakan untuk kepentingan umum. Dalam jangka pendek, lahan akan dimanfaatkan untuk wisma atlet, sedangkan jangka panjang untuk rumah susun kelas menengah ke bawah. Belakangan, Ahok malah mengatakan bahwa setelah Asian Games, lahan itu akan dijadikan untuk kelas berdasi.

    Mendengar pernyataan Ahok, Kalla meminta kepada Gubernur DKI Jakarta itu untuk berfikir ulang. Kalla mengatakan Ahok tidak seharusnya memanfaatkan lahan yang dihibahkan oleh Pemerintah Pusat itu dijadikan pusat bisnis pengeruk keuntungan saja. "Jika sudah dihibahkan dari Pemerintah Pusat tapi dijadikan kawasan elit waduh itu sangat keliru," kata Kalla. "Pokoknya setelah semua selesai, nantinya lahan itu harus menjadi rumah rakyat."

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.