Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengerjaan Gedung DPRD Kota Madiun Molor

image-gnews
ANTARA/Dewi Fajriani
ANTARA/Dewi Fajriani
Iklan

TEMPO.CO, Madiun -Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menggelar rapat pembuktian keterlambatan pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jumat, 27 November 2015. Pertemuan itu untuk mencari penyebab melesetnya target pengerjaan proyek senilai Rp29,3 miliar yang ditargetkan selesai 74,83 persen namun hanya terealisasi 62,17 persen atau kurang 12,65 persen pada periode 16 - 22 November 2015.

"Rekanan menyampaikan keterlambatan ini karena kurangnya tenaga kerja dan masalah material bangunan," kata Sekretaris DPRD Kota Madiun, Agus Sugijanto, seusai rapat yang dihadiri pelaksana proyek PT Aneka Jasa Pembangunan, manajemen konstruksi PT Parigraha, pejabat dari Bagian Administrasi Pembangunan Pemkot Madiun, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Sekretariat DPRD selaku pengguna anggaran mendesak rekanan segera memenuhi tunggakan pekerjaan. Sehingga pada batas akhir pekerjaan sesuai kontrak pada 26 Desember 2015 bisa rampung 100 persen. "Kami tetap akan memutus kontrak kalau sampai batas waktu yang ditentukan proyek tidak selesai," ujar Agus.

Sebelum kontrak diputuskan, Sekretariat akan mengirimkan teguran pertama kepada rekanan. Bila pencapaian pekerjaan tetap tidak mencapai target maka rapat pembuktian kedua digelar dan dikuti peringatan tertulis lagi.

Tunggakan pekerjaan yang harus dipenuhi pihak rekanan itu adalah  membangun gedung utama di atas lahan 14 ribu meter persegi. Di dalamnya terdiri dari sejumlah ruang seperti untuk rapat paripurna, komisi, fraksi, dan sekretariat dewan. "Kalau untuk luarnya seperti pagar, musala, dan kantin dianggarkan tahun depan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perwakilan PT Aneka Jasa Pembangunan, Moh.Sonhaji optimistis pekerjaan proyek fisik tersebut rampung tepat waktu. Upaya yang dilakukan dengan menerapkan kerja lembur hingga dini hari dan menambah jumlah pekerja yang sebelumnya 300 menjadi 400 orang. "Mereka bekerja berdasarkan shift."

Sedangkan masalah minimnya ketersediaan material bangunan seperti batu koral dan pasir, ia menyatakan telah didatangkan dari Ponorogo. "Bahan untuk pengecoran memang sulit tapi sudah ada solusinya," ujar Sonhaji.


NOFIKA DIAN NUGROHO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hidayat Nilai Pembangunan Perpustakaan DPR Tidak Urgen

29 Maret 2016

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto
Hidayat Nilai Pembangunan Perpustakaan DPR Tidak Urgen

Hidayat mengatakan ada hal lebih penting dan mendesak yang harus
dikerjakan DPR ketimbang membangun perpustakaan megah.


Gedung Perpustakaan Rp 570 Miliar DPR, Menteri: Harus Dikaji  

29 Maret 2016

Mensesneg Pratikno. TEMPO/Subekti
Gedung Perpustakaan Rp 570 Miliar DPR, Menteri: Harus Dikaji  

Izin pembangunan gedung perpustakaan DPR harus lewat telaah sebelum dikeluarkan pemerintah.


Fahri Hamzah: Perpustakaan DPR Mirip Perpustakaan RT

28 Maret 2016

Fahri Hamzah. TEMPO/Tony Hartawan
Fahri Hamzah: Perpustakaan DPR Mirip Perpustakaan RT

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pembangunan perpustakaan bukan mengada-ada. Proyek ini sudah disetujui dalam rapat paripurna.


Dana Aspirasi DPR, JK: Harus Ada Aturan Jelas  

24 Juni 2015

Jusuf Kalla. ANTARA/M Agung Rajasa
Dana Aspirasi DPR, JK: Harus Ada Aturan Jelas  

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dana aspirasi anggota DPR rawan diselewengkan apabila sistem pengawasan dan kriterianya tidak jelas.


Minta Dana Aspirasi, DPR Salah Artikan UU MD3

12 Juni 2015

Ilustrasi: TEMPO/Imam Yunni
Minta Dana Aspirasi, DPR Salah Artikan UU MD3

Perimintaan dana aspirasi Rp 20 miliar per tahun menyalahi tugas pokok dan fungsi anggota dewan


Heboh Parfum Rp 2,3 M, Ini Pembelaan Fadli Zon  

14 April 2015

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon memimpin sidang pemilihan ketua komisi I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Heboh Parfum Rp 2,3 M, Ini Pembelaan Fadli Zon  

Menurut Fadli Zon, anggota DPR tak mengurusi pengadaan barang-barang.


Ada 14 Proyek 'Siluman' Rp 147,2 Miliar di APBD NTT?  

13 April 2015

TEMPO/Muliady
Ada 14 Proyek 'Siluman' Rp 147,2 Miliar di APBD NTT?  

Diduga ada 14 proyek "siluman" yang dimasukkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).


DPR Tantang Fitra Laporkan Proyek DPR ke KPK

13 Mei 2013

Pramono Anung. Tempo/Tony Hartawan
DPR Tantang Fitra Laporkan Proyek DPR ke KPK

Karena proyeknya banyak, tidak semua angka secara detail dilaporkan ke sidang paripurna.


Surat Dahlan Soal Pemalak BUMN Dibahas Usai Reses

8 November 2012

Menteri BUMN, Dahlan Iskan. ANTARA/Ismar Patrizki
Surat Dahlan Soal Pemalak BUMN Dibahas Usai Reses

Surat Menteri BUMN Dahlan Iskan soal tambahan nama pemeras BUMN baru akan dibahas setelah semua anggota Badan kehormatan berkumpul.


Pimpinan DPR Persilakan KPK Selidiki Ruang Banggar

9 Februari 2012

Sejumlah kursi mewah yang di impor akan diganti dengan kursi produk dalam negeri terkait renovasi ruang Banggar yang menelan anggaran sebesar Rp 20 miliar.TEMPO/Imam Sukamto
Pimpinan DPR Persilakan KPK Selidiki Ruang Banggar

Penyelidik tidak perlu mengajukan surat ke DPR untuk menuntaskan kasus ini. Langsung saja.