Rusuh Banyuwangi, Penambangan Emas Disetop Hingga Pilkada

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang warga melintas di depan gudang yang dibakar pengunjukrasa di Pesanggrahan, Banyuwangi, Jawa Timur, 26 November 2015. Ratusan warga yang menolak adanya aktivitas tambang emas yang dikelola PT. Bumi Sukses Indo (BSI) di kawasan tersebut. ANTARA/ Budi Candra Setya

    Seorang warga melintas di depan gudang yang dibakar pengunjukrasa di Pesanggrahan, Banyuwangi, Jawa Timur, 26 November 2015. Ratusan warga yang menolak adanya aktivitas tambang emas yang dikelola PT. Bumi Sukses Indo (BSI) di kawasan tersebut. ANTARA/ Budi Candra Setya

    TEMPO.CO, Banyuwangi -- Penjabat Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Zarkasi, meminta PT Bumi Suksesindo menghentikan aktivitas penambangan emas di Pesanggaran hingga pemilihan kepala daerah 9 Desember 2015. "Setelah pilkada kami kaji lagi," kata Zarkasi, Jumat, 27 November 2015.

    Selain PT Bumi, polisi maupun warga  diharapkan menenangkan diri agar pelaksanaan pilkada tidak terganggu. Kerusuhan oleh warga Rabu lalu, kata dia, diduga karena perusahaan kurang melakukan sosialisasi dan banyak keinginan warga yang belum diakomodasi. Zarkasi meminta PT Bumi lebih banyak merekrut tenaga kerja lokal dan menyerahkan pengadaan barang dan jasa kepada warga setempat.

    Pemerintah, kata dia, kesulitan apabila harus mencabut izin pertambangan emas PT Bumi seperti tuntutan warga. Alasannya, PT Bumi sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi. Bahkan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Tumpang Pitu sebagai payung hukum legalitas pertambangan emas. "Perda tersebut sudah disetujui Gubernur Jawa Timur," kata dia.

    Menurut Zarkasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengumpulkan kepala desa, kepala dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat di sekitar pertambangan untuk mencari tahu akar penyebab kerusuhan.

    Dalam pertemuan dengan tokoh agama, Jumat sore 27 November, tokoh agama mengatakan bahwa terjadinya kerusuhan akibat  minimnya sosialisasi soal pertambangan terbuka, sedikitnya warga yang direkrut sebagai tenaga kerja, dan kurangnya bantuan sosial serta pendidikan.

    Achmad Masruri, tokoh agama Kecamatan Pesanggaran, menuturkan PT Bumi tidak merekrut warga lokal yang sebelumnya diberhentikan sebagai pegawai PT Indo Multi Niaga. PT Indo  merupakan pemegang IUP eksplorasi sebelum digantikan oleh PT Bumi. "Banyak warga lokal yang berpengalaman kerja di Freeport dan Newmont tapi tidak direkrut," katanya.

    Pejabat Kepala Desa Sumberagung, Pesanggaran, Suryanto yang meminta jaminan bahwa tidak akan ada lagi penangkapan terhadap warga Pesanggaran. "Kami juga meminta agar PT Bumi tidak melakukan aktivitas dulu sampai  bisa mensosialisasikan secara gamblang tentang pelaksanaaan operasional tambang," ujarnya.

    Juru Bicara PT Bumi, Musmin Nuryandi, mengatakan belum bisa memberikan banyak keterangan. Alasannya, jajaran direksi dan manajemen masih melakukan koordinasi. "Kami masih rapat," katanya.

    Menurut Musmin, pihaknya masih mendata bangunan dan infrastruktur  yang rusak akibat kerusuhan. Sebelum kerusuhan meletus, PT Bumi  sedang membangun infrastruktur seperti jalan, lokasi eksploitasi, penampungan limbah dan sebagainya. Infrastruktur tersebut untuk persiapan perusahaan berproduksi pada 2016.

    PT Bumi  rencananya akan melakukan pertambangan terbuka di Gunung Tumpang Pitu. Berdasarkan hasil eksplorasi, satu ton batuan di gunung itu mengandung 0,9 gram emas. PT Bumi Suksesindo akan memproduksi 3 juta ton batuan per tahun atau 24 juta ton batuan dalam jangka delapan tahun.

    IKA NINGTYAS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.