Impor Heli untuk Jokowi dari Inggris, Menteri Luhut Cek KSAU

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Helikopter AW101

    Helikopter AW101

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan belum tahu alasan TNI AU lebih tertarik membeli helikopter kepresidenan bermerek Agusta Westland AW-101 ketimbang Super Puma Mark II NAS-332 alias EC-225 buatan PT Dirgantara Indonesia. Luhut berencana bertanya kepada Kepala Staf Angkatan Udara ihwal pemilihan AW-101 itu.

    "Begini, kan untuk pesawat VVIP itu memang ada standarnya, yang ya memang harus saya cek ke KSAU. Mungkin TNI AU mempertimbangkan Agusta itu lebih bagus dari yang ada sekarang," kata Luhut, di sela-sela acara perayaan hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-51, di Slipi, Jakarta Barat, Kamis, 26 November 2015.

    (Baca: TNI AU Beli Helikopter Baru untuk Blusukan Jokowi)

    Luhut memastikan Kepala Staf AU punya pertimbangan detail mengenai pemilihan helikopter kepresidenan sehingga lebih memilih produk asing ketimbang produk bangsanya sendiri. "Ya saya bilang tadi, Super Puma kita PTDI, dengan Agusta. Agusta lebih bagus. Tapi besok saya akan cek lagi."

    Helikopter VVIP yang akan dibeli TNI ialah Agusta Westland AW-101. Ini adalah helikopter angkut menengah antikapal selam yang dapat digunakan untuk kepentingan militer dan sipil. Agusta Westland AW-101 dikembangkan perusahaan patungan Westland Helicopters asal Inggris dan Agusta asal Italia. Helikopter ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan angkatan laut modern.

    Selama ini, sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden RI, menggunakan helikopter Super Puma yang dioperasikan Skuadron 17 VIP TNI AU, yang bermarkas di Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sebelum kemudian dirawat dan dioperasikan Skuadron 45 VIP yang juga bermarkas di Halim.

    Baca juga:
    Heboh Sampurasun: Inilah Transkrip Ceramah Rizieq Shihab
    Pelacuran di Depok Terbongkar, Muncikari Ini Jual Menantunya 

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.