Jawa Barat Marak Longsor, Deddy Mizwar Deg-Degan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar meninjau lokasi longsor di Kampung Cibitung, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Jawa Barat, 6 Mei 2015. Deddy menyarankan untuk menanam kembali pohon ditebing longsoran agar tidak terjadi longsor kembali. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar meninjau lokasi longsor di Kampung Cibitung, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Jawa Barat, 6 Mei 2015. Deddy menyarankan untuk menanam kembali pohon ditebing longsoran agar tidak terjadi longsor kembali. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, hampir setiap hari menerima informasi terjadi bencana longsor di wilayahnya, Jumat, 27 November 2015. “Saya deg-degan, hampir tiap hari ada bencana di Jawa Barat,” kata dia di Bandung, kemarin.

    Deddy mengatakan, informasi itu diperolehnya dari relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana sampai basarnas. “Skala korban masih kecil, tapi di banyak tempat. Ini belum hujan besar,” katanya.

    Menurut Deddy, hampir tiap wilayah di Jawa Barat menyimpan risiko bencana mulai dari longsor, banjir, gempa bumi, hingga tsunami. Semua pemerintah daerah sudah mengetahui lokasi-lokasi potensi bencana tersebut. “Ini pentingnya mitigasi. Makanya perlu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah),” kata dia.

    Deddy mengaku tidak terlalu khawatir dengan daerah yang sudah memiliki BPBD. Keberadaan lembaga yang digaji negara itu bertugas memitigasi bencana untuk mengurangi risiko dan melakukan koordinasi penanggulangan ketika bencana terjadi. “Sehingga bisa teratasi dengan cepat,” kata dia.

    Mayoritas daerah di Jawa Barat sudah memiliki BPBD. Namun ada sejumlah daerah yang belum memiliki BPBD, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Purwakarta, Subang, Kota Cimahi, serta Kota Bogor. Enam daerah ini diminta secepatnya membentuk Satuan Pelaksana untuk menghadapi bencana. “Bikin Satlak atau apa terserah. Antisipasi dulu dan harus solid sambil mengurus pembentukan BPBD karena itu perintah undang-undang,” kata Deddy.

    Deddy meminta tiap daerah yang belum memiliki BPBD agar menunjuk penanggung jawab koordinasi untuk menghadapi bencana. Dia meminta nama penanggung jawab ditentukan sejak awal. “Nama orang bukan jabatan, agar jelas siapa yang bertanggung jawab karena ini waktunya sudah singkat,” katanya.

    Menurut Deddy, hingga saat ini belum ada daerah di Jawa Barat yang menyatakan status darurat menghadapi bencana. “Kepala daerah yang memutuskan, sekarang belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Kita berdoa saja. Tapi secara nalar, setelah panas panjang ada perekahan tanah yang sangat lebar. Kalau turun hujan, minimal terjadi longsor, kalau akibat alih fungsi lahan berpotensi banjir,” tambahnya.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.