Direksi JICT Disebut Boneka Pelindo, Ini Tanggapan RJ Lino  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • RJ Lino bersiap mengikuti rapat dengan Panitia Kerja Pelindo II Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, 16 September 2015. Lino yakin pihaknya sudah menjalani perusahaan sesuai dengan prosedur dan melalui proses ketat di pelabuhan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    RJ Lino bersiap mengikuti rapat dengan Panitia Kerja Pelindo II Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, 16 September 2015. Lino yakin pihaknya sudah menjalani perusahaan sesuai dengan prosedur dan melalui proses ketat di pelabuhan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Pelindo II RJ Lino membela anak buahnya yang berada di PT JICT. Ia mengatakan, tidak ada hal yang aneh jika jajaran direksi PT JICT dianggap sebagai boneka Pelindo II. "Kan memang orang kami," kata Lino saat ditemui di kantor Pelindo II, pada Kamis, 26 November 2015.

    Menurutnya, jika anggota Pansus Pelindo DPR menganggap direksi dari PT Jakarta International Container Terminal (JICT) hanyalah boneka dari Pelindo, itu adalah hal biasa. "Memang orang Pelindo, JICT anaknya Pelindo," ujarnya.

    Sebelumnya, anggota Pansus Pelindo II DPR menyindir jajaran direksi PT JICT yang menurut mereka hanyalah boneka dan wayang dari Pelindo II. Menurut anggota dewan pimpinan, PT JICT tidak mengetahui secara persis apa isi perpanjangan kontrak dengan Hutchinson Port Holding (HPH).

    Anggota dewan menganggap isi perpanjangan kontrak tersebut merugikan keuangan negara karena menempatkan HPH sebagai pemilik saham mayoritas di JICT, padahal JICT sendiri merupakan anak perusahaan Pelindo II.

    Karena itu, beberapa anggota dewan memutuskan melakukan kunjungan ke PT JICT dan Pelindo II untuk melihat secara langsung apa saja yang dikerjakan oleh PT JICT dan Pelindo II.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.