Gerilya Gusur Setya Novanto: Soal Trump & Ribut Karpet Merah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Ketua DPR Setya Novanto. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Inisiator mosi tak percaya  mulai bergerilya untuk menggusur  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.   Anggota dari Fraksi NasDem, Teuku Taufiqulhadi, misalnya, mengungkapkan urusan karpet merah di gedung DPR.

    Taufiq  mengatakan,  anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR yang bertugas di loby utama pernah berteriak dan membentak dirinya. Alasannya, saat itu Taufiqulhadi berjalan di atas karpet merah yang membentang dari pintu utama ke lift yang khusus diperuntukan bagi Ketua DPR Setya Novanto.

    "Padahal Pamdal tahu saya anggota dewan," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Kamis, 26 November 2015. "Dari situ bisa dilihat kalau perintah karpet itu hanya untuk Ketua DPR sangat keras sekali."

    Kasus karpet merah menjadi satu dari enam daftar dosa etik Setya yang disebar para inisiator ke 10 fraksi di Parlemen Senayan.  Yang lain diantaranya  pelanggaran etika dengan hadir dalam acara kampanye calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dianggap mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam upaya renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia, dan surat instruksi berkop Pimpinan DPR ke PT Pertamina.

    Sebelumnya, Setya Novonta menyatakan menyerahkan pada proses di MKD. “MKD sudah menjalankan proses kerja dengan baik,” ujarnya. Ia menambahkan, “Saya pertama kali begini, lho. Saya sembahyang, lalu bicara dengan istri karena bingung. Saya kena apa, selalu ada masalah. Ketemu Donald Trump, masalah juga. Apa karena saya terlalu baik? Memang salah saya itu ingin menolong orang. Yang ada malah kebawa-bawa,”ujarnya.

    FRANSISCO ROSARIANS

    Baca juga:
    Di Balik Heboh Freeport:  Setya  Novanto Akan Terjungkal?


    Calon Pemimpin KPK: Dipersoalkan DPR, Ini Reaksi Johan Budi


  • DPR
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.