TEMPO.CO, Bangkalan - Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Edy Mulyono, mengatakan sekitar 33 persen dari total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bangkalan tahun 2016 habis untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS). "Dari total RAPBD Rp 2,79 triliun, Rp 927 miliar habis buat bayar gaji," kata dia, Kamis, 26 November 2015.
Menurut Edy, selain gaji PNS, anggaran Rp 927 miliar itu termasuk tunjangan kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, tunjangan profesi, tambahan penghasilan guru, hingga gaji ke-13 dan 14 PNS.
Anggaran ini, kata Edy, berasal dari pos belanja tidak langsung yang diusulkan sebesar Rp 1,24 triliun. Selain gaji, dalam pos belanja tidak langsung juga terdapat anggaran untuk belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. "Gaji pegawai lebih besar dari pos belanja langsung yang diusulkan sebesar Rp 824 miliar."
Edy mengakui meski RAPBD 2016 meningkat 1,24 persen dibanding APBD 2015, masih terdapat defisit Rp 54 miliar. Namun Edy menjamin defisit itu tidak akan mengganggu keuangan daerah karena telah ditutupi kelebihan sisa anggaran yang telah diaudit BPK atau silpa. "Defisit bukan masalah."
Sementara itu, Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad mengatakan tema besar dari APBD tahun 2016 yaitu percepatan pembangunan ekonomi mandiri pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, kelestarian lingkungan, dan peningkatan produktivitas pertanian. "Fokus kami tetap pada pembangunan infrastruktur di desa."
MUSTHOFA BISRI