Gempa Masih Guncang Halmahera Barat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sxc.hu

    Sxc.hu

    TEMPO.CO, Jakarta - Gempa bumi masih terus mengguncang Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Barat, hingga Rabu, 25 November 2015. Namun demikian, frekuensi yang dirasakan lebih rendah dari sebelumnya.

    Terkait dengan hal itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menghimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan rumor yang menyesatkan terkait dengan akan datangnya gempa susulan yang lebih besar dan tsunami. “Kecil kemungkinan terjadi gempa yang besar untuk saat ini,” katanya seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu 25 November 2015.

    Menurut Purwo, tipe gempa di Halmahera Barat adalah tipe Swarm yaitu gempa dengan magnitudo kecil yang berlangsung terus menerus tanpa ada gempa besar. Adanya gempa-gempa kecil (di bawah 5 SR) dengan kedalaman dangkal menyebabkan guncangan keras tetapi lokal.

    Gempa mengguncang Halmahera Barat sejak 16 November 2015 hingga hari ini. Akibatnya, sebanyak 9.610 jiwa terpaksa mengungsi. Pengungsi tersebar di 19 desa di Kecamatan Jailolo Kab Halmahera Barat. Saat siang hari pengungsi berkurang karena bekerja melakukan aktivitasnya.

    Gempa juga menyebabkan 934 rumah rusak yaitu 237 rusak berat, 193 rusak sedang dan 504 rusak ringan. Tercatat 11 gedung fasilitas umum juga rusak. Ditemukan pula retakan sepanjang 500 meter di Dusun Galala.

    Penanganan darurat masih dilakukan. Bupati Halmahera Barat telah menetapkan SK Tanggap Darurat selama 14 hari (21-11-2015 hingga 6-12-2015). Sebanyak 75 personil dari tim gabungan dikerahkan.

    Gubernur Maluku Utara melalui BPBD Prov Maluku Utara telah memberikan bantuan 400 dus mie instan dan 400 dus air minum kemasan. Logistik di BPBD Halmahera Barat didistribusikan ke pos pengungsian. Semua bantuan dikoordinir BPBD Halmahera Barat. Saat ini telah dibentuk Tim verifikasi kerusakan rumah yang beranggotakan Tim BNPB, BPBD Kabupaten, Dinas PU, TNI/POLRI, aparat desa.

    INGE KLARA SAFITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.