Polisi Gerebek Pabrik Obat Palsu Pakai Boraks di Tangerang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kepolsian menggerebek pabrik obat palsu yang diduga mengandung sabu di BSD Tangerang Selatan, Banten, 29 April 2015. Dalam penggerebekan tersebut polisi mengamankan ratusan ribu butir tablet merek Carnophen. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Petugas kepolsian menggerebek pabrik obat palsu yang diduga mengandung sabu di BSD Tangerang Selatan, Banten, 29 April 2015. Dalam penggerebekan tersebut polisi mengamankan ratusan ribu butir tablet merek Carnophen. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Brigadir Jenderal Polisi Anjan Pramuka Putra mengungkap pabrik obat palsu yang diduga diproduksi tanpa izin dan tanpa izin edar. Setidaknya terdapat lima jenis obat palsu yang diproduksi sesuai pemesan oleh tersangka berinisial HW. "‎Ya, itu mengandung bahan berbahaya seperti boraks. Besok dirilis di tempat kejadian perkara jam 13.00," kata Anjan di Bareskrim, Rabu, 25 November 2015.

    Anjan menuturkan, pelaku digerebek di Pergudangan Surya Balaraja Blok F8, Desa Sentul, Jalan Raya Serang KM 28 Balaraja, Tangerang. Penggerebekan dilakukan pada Senin, 23 November lalu.

    Tersangka utama dalam penggerebekan ini adalah pemilik pabrik obat palsu bernama Hendra Wijaya, 31 tahun. Hendra beralamat di Jalan Markisa 4 Blok RG 10 Harapan Indah, Bekasi. "Lokasi pabrik disewa tersangka selama dua tahun dan dia memperkerjakan 13 karyawan," kata Anjan.

    Anjan menuturkan, obat palsu tersebut diproduksi atas pesanan warga asing dari Pakistan dan India. Bahan yang diterima oleh tersangka selanjutnya diproduksi sesuai perintah tersangka di luar negeri.

    Setelah selesai diproduksi, tersangka mengemas dan mengirimkannya ke luar negeri. Barang bukti yang disita Bareskrim adalah obat-obatan palsu, di antaranya Moov Rapid Reliep 10.500 kemasan, Dermovate, Omega Pain 36 kemasan, dan Betacet 2000 kemasan.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.