Capim KPK Sarjana Hukum, Ini Kata Chandra Hamzah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Hamzah mengatakan persoalan gelar sarjana hukum dalam seleksi calon pimpinan komisi antirasuah sudah menjadi perdebatan panjang sejak lama. Dia mengatakan saat penyusunan RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi waktu itu, gelar sarjana hukum dan ekonomi memang menjadi polemik.

    "Sampai akhirnya diputuskan bahwa memang penting dan harus utama bagi calon pimpinan KPK bergelar sarjana hukum," kata Chandra, di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 25 November 2015. "Karena aspek itulah yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Aspek hukum dan aspek ekonomi."

    Chandra enggan menjelaskan lebih detil soal adanya polemik di Komisi Hukum DPR yang kini mempersoalkan tentang adanya calon pimpinan KPK berasal dari gelar non-sarjana hukum. Seperti Johan Budi Sapto Pribowo, Saut Situmorang, Sujanarko dan Agus Rahadrjo.

    Dia menyerahkan seleksi uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan komisi antirasuah kepada DPR. "Pada saat nanti pembuat undang-undang yang menafsirkan. Pemberantasan korupsi tak hanya faktor hukum saja tapi faktor ekonomi penting. Jadilah pasal itu. Itu dibicarakan beberapa kali. Silakan pelaksana dan pembuat undang-undang yang menafsirkan."

    Komisi Hukum DPR hingga saat ini belum menentukan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon pimpinan KPK. Dalam empat kali pertemuan dengan panitia seleksi KPK, ada beberapa hal yang alot dan masih diperdebatkan. Sebagian besar fraksi mempertanyakan tidak adanya unsur dari Kejaksaan Agung dalam delapan calon pimpinan KPK yang diserahkan panitia seleksi kepada Presiden pada awal September kemarin.

    Selain itu, Komisi Hukum juga mempermasalahkan hasil seleksi dari panitia yang meloloskan beberapa capim KPK yang bukan bergelar sarjana hukum. Mereka adalah Johan Budi Sapto Pribowo, Saut Situmorang, Sujanarko, dan Agus Rahardjo.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.