Menag: Tindakan Menista Kemanusiaan Harus Ditentang

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengelolaan zakat harus dapat diaudit dari sisi syariah dan keuangan.

    Pengelolaan zakat harus dapat diaudit dari sisi syariah dan keuangan.

    INFO NASIONAL - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi di Paris tidak bisa dibenarkan, apa pun motif dan alasannya.

    "Apapun alasan yang mendasarinya, tindak kekerasan yang terjadi di Paris yang mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dan luka-luka, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Semua kita harus menentang tindakan yang menista martabat kemanusiaan," kata Lukman Hakim, Sabtu, 14 November 2015.

    Serangan penembakan dan ledakan mengguncang Paris, Prancis terjadi pada Jumat, 13 November 2015 malam. Dilaporkan bahwa sedikitnya tujuh lokasi berbeda di wilayah Paris dilanda serangan teror yang memakan lebih dari 150 korban jiwa.

    Seperti dilansir dari berbagai sumber, Sabtu, 14 November 2015, serangan teror ini diawali oleh dua suara ledakan di dekat Stade de France, stadion yang tengah menggelar pertandingan sepakbola persahabatan antara Prancis dengan Jerman.

    Menag Lukman meminta semua pihak dapat menahan diri untuk tidak mengkaitkan tindak kekerasan itu dengan agama, karena tak ada satu pun agama yang mentolerir praktek pemaksaan kehendak dengan kekerasan. "Karenanya, tak ada urgensi dan relevansinya, serta tak perlu sama sekali adanya aksi balasan dengan cara-cara kekerasan yang mengatasnamakan agama," katanya.

    "Kita berharap dan mendukung otoritas Pemerintah Perancis untuk mengusut peristiwa tersebut melalui proses hukum, dan secepatnya mampu mengungkap pelaku dan pihak-pihak di balik kejadian tersebut," ujar Lukman.

    Atas kejadian itu, Menag berharap tokoh-tokoh, pemuka, dan umat beragama tidak mudah terprovokasi dengan saling menyalahkan yang justru akan memperkeruh keadaan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.