Teroris Ancam Ledakkan Jakarta, Terkait Jaringan ISIS?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Personil Brimob berjaga-jaga di pos pantau wilayah Dusun Gantinadi, Desa Tangkura, Poso, Sulteng, 14 Maret 2015. Selain melakukan patroli lewat darat, polisi juga berpatroli lewat udara dengan helikopter, untuk membantu pengejaran kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di pegunungan Poso. ANTARA/Zainuddin MN

    Personil Brimob berjaga-jaga di pos pantau wilayah Dusun Gantinadi, Desa Tangkura, Poso, Sulteng, 14 Maret 2015. Selain melakukan patroli lewat darat, polisi juga berpatroli lewat udara dengan helikopter, untuk membantu pengejaran kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso di pegunungan Poso. ANTARA/Zainuddin MN

    TEMPO.CO, Jakarta - Melalui sebuah video berdurasi 9 menit, seorang yang diduga Santoso mengancam akan meledakkan kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya. Tak hanya itu, dalam video tersebut, Santoso berencana meledakkan Istana Merdeka, pada Rabu, 25 November 2015.

    Pengamat terorisme dari Yayasan Prasasti Perdamaian Taufik Andrie mengatakan, pemerintah tak perlu panik menanggapi ancaman teror kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) itu. Sebab, jaringan kelompok teroris yang dipimpin Santoso tersebut hanya beroperasi di Poso, Sulawesi Tengah.

    Andrie menjelaskan, saat ini kekuatan MIT telah berkurang. Sebab, banyak anggota MIT yang dibekuk polisi. "Jaringan MIT tak cukup kuat untuk melakukan teror di Jakarta," tuturnya Selasa, 24 November 2015.

    Selain itu, menurut Andrie, peluang Indonesia menjadi target serangan kelompok Negara Islam Irah dan Suriah atau ISIS pun kecil. Hal itu lantaran Indonesia tak terlibat dalam operasi penumpasan ISIS, baik di Suriah maupun Irak. "Karena itu, tak tepat jika ISIS menjadikan Indonesia sebagai sasarannya," katanya.

    Dalam video yang terdapat di jejaring sosial Facebook, pria yang mengaku sebagai Santoso berupaya mengajak masyarakat untuk mendukung dan bergabung dengan Daulah Islamiyah.

    Video yang sempat dibagikan hingga 97 kali oleh netizen dan diunggah oleh akun Facebook bernama Muhammad Bahrunnaim Anggih Tamtomo tersebut akhirnya diblokir pemerintah.

    Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, ancaman teror itu tak membuatnya gentar dalam menumpas kelompok teroris. "Kami sudah siapkan langkah antisipatif dengan meningkatkan keamanan," tuturnya di Makassar.

    Badrodin menambahkan, saat ini lembaganya tengah memburu Santoso melalui operasi Camar Maleo IV. Kendati Santoso belum tertangkap, dia mengklaim operasi tersebut mengalami perkembangan positif.

    Pernyataan Kapolri tersebut berbeda dengan sikap Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kepala Divisi Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal menanggapi serius ancaman tersebut dan meminta bantuan Densus 88 untuk meningkatkan pengamanan di Ibu Kota. "Peningkatan keamanan akan dilakukan di seluruh Polres hingga Polsek di Jakarta," ucapnya.

    Selain itu, untuk membuktikan apakah ancaman itu benar dilakukan oleh kelompok yang diduga didukung penuh oleh ISIS, Polda Metro Jaya pun akan menyelidiki keaslian suara Santoso dalam video tersebut.

    Pemerintah Amerika Serikat khawatir akan adanya aksi teror. Departemen Luar Negeri Amerika mengeluarkan peringatan bagi warganya. "Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaannya baik saat menggunakan sarana transportasi maupun ketika berada di tempat umum," ujar pejabat Kementerian melalui situs travel.state.gov.

    Peringatan travel warning tersebut berlaku sejak 23 November hingga 24 Februari 2016. Pemerintah khawatir kelompok teroris seperti, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, dan kelompok lainnya akan melakukan teror di berbagai wilayah. Kelompok teroris itu diduga akan menyerang mulai tempat olahraga, teater, pasar terbuka, hingga bandara.

    TRI YARI KURNIAWAN | AVIT HIDAYAT | GANGSAR PARIKESIT | THE GUARDIAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.