Sempat Kisruh, Pertamina Kebut Distribusi Paket LPG Melon

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menurunkan gas 3 kg dari truk saat Operasi pasar (OP) gas elpiji 3 kg di Cimahi, Jawa Barat, 5 Maret 2015. Langkanya gas elpiji 3 kg menyebabkan harga melonjak di pasaran, warga pun menyerbu Operasi pasar (OP) gas elpiji 3 kg yang disebar di tiap kelurahan di Kota Cimahi. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Petugas menurunkan gas 3 kg dari truk saat Operasi pasar (OP) gas elpiji 3 kg di Cimahi, Jawa Barat, 5 Maret 2015. Langkanya gas elpiji 3 kg menyebabkan harga melonjak di pasaran, warga pun menyerbu Operasi pasar (OP) gas elpiji 3 kg yang disebar di tiap kelurahan di Kota Cimahi. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Banjarmasin - Joko Wuryanto, Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Pemkab Tanah Laut, terkejut melihat pendistribusian paket LPG (Liquid Petroleum Gas) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan berujung kisruh. Musababnya, paket kuota yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tanah Laut, meleset.

    "Daftar rekapitulasi calon penerima paket perdana LPG tidak sesuai kondisi di lapangan," katanya kepada Tempo, Senin 23 November 2015. Contohnya pembagian gratis LPG di Desa Pandahan, Kecamatan Bati-Bati, akhir September lalu. Dari sembilan RT yang seharusnya menerima, kata dia, hanya dua RT mendapat alokasi paket LPG gratis.

    Demi solidaritas menjaga kerukunan, Joko melanjutkan, warga dua RT tadi sepakat menolak dan mengembalikan paket yang dibagikan oleh PT Karsa Cipta Abadi, distributor yang ditunjuk PT Pertamina (Persero) untuk Kabupaten Tanah Laut. Walhasil, masyarakat Desa Pandahan melayangkan protes terhadap Pemkab Tanah Laut. “Kami terpaksa mengajukan usulan lagi kepada pemerintah pusat,” kata Joko.

    Kisruh pembagian paket LPG hampir merata pada 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Hanya di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur, distribusi paket boleh dibilang sukses. Awalnya, Kementerian Energi menetapkan kuota di Tanah Laut sebanyak 87.411 paket LPG. Setelah protes muncul di sana-sini, kata Joko, Pemkab Tanah Laut mengusulkan lagi sebanyak 8.695 paket LPG susulan. “7.869 paket susulan sudah terdistribusi. Setelah diusulkan lagi, totalnya kami dapat 95.280 paket,” ujar Joko.

    Kepala distributor PT Karsa Cipta Abadi, Andi Isrofi, mengakui pernyataan Joko Wuryanto. Distributor, kata dia, hanya melaksanakan program konversi sesuai data yang diberikan Kementerian Energi. Andi menduga konsultan tidak cermat dalam input data calon penerima paket LPG. “Saya tunda dulu pembagiannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Andi.

    Nasib serupa terjadi di Kabupaten Kotabaru. Dua belas kecamatan di Kotabaru, menyodorkan lagi 11.225 paket LPG susulan. Kabupaten ini sebelumnya mendapat jatah 60.504 paket. Penetapan kuota yang tidak tepat diduga akibat menafikan peran pemerintah daerah. “Dirjen Migas menunjuk konsultan untuk mengitung. Kami tidak pernah dimintai usulan,” kata Kepala Bidang Energi Dinas Pertambang dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, Joko Winarno.

    Di Kalimantan Selatan, Tanah Laut dan Kotabaru merupakan dua dari tujuh kabupaten terakhir yang masuk tahap III pendistribusian paket LPG dalam program konversi minyak tanah ke gas. Selain dua daerah itu, Kabupaten Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tapin, dan Barito Kuala, juga memperoleh jatah paket LPG gratis di tahun ini. Pertamina memberikan seperangkat kompor gas dan LPG 3 kilogram untuk setiap calon penerima, baik rumah tangga dan UKM.

    Program konversi di Kalimantan Selatan mulai berjalan sejak 2011. Konversi tahap pertama di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Balangan, yang menerima 309.116 paket LPG. Tahun 2013, giliran Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Barito Kuala, yang memperoleh 210.402 paket LPG. Di tahun 2015, Tapin dan Barito Kuala mengusulkan tambahan lagi masing-masing 5.045 paket dan 1.936 paket. Adapun konversi tahap ketiga ditetapkan sebesar 361.557 paket. Seiring berjalannya waktu, kuota paket LPG tahap ketiga terus berubah merangkak naik.

    Menurut Joko Winarno, pemerintah daerah sejatinya pernah mengusulkan paket kuota LPG kepada Kementerian Energi. Namun, usulan dari bawah ditolak Kementerian Energi. Pemerintah pusat lebih percaya hasil perhitungan konsultan. Walhasil, banyak ditemukan warga miskin yang belum menerima paket LPG. “Mungkin konsultan belum memasukkan data susulan dari pemerintah desa karena waktunya mepet,” kata dia.

    Di tengah sengkarut itu, bagi-bagi paket LPG agaknya meringankan beban belanja warga miskin. Rosniah, warga Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, mengakui penggunaan bahan bakar gas ampuh menurunkan biaya pembelian minyak tanah. "Sebelum menerima paket gratis, saya rata-rata merogoh kocek Rp 100 ribu sebulan untuk membeli mitan," ujar Rosniah.

    Walapun bisa menghemat, tapi Rosniah mengeluh harga eceran LPG di Kecamatan Kintap sangat mencekik: Rp 26 ribu per tabung. Ia berharap harga LPG 3 kilogram sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. “Saya terima paket LPG akhir September lalu. Lumayan bisa menghemat pembelian minyak tanah yang harganya Rp 10 ribu per liter,” kata Rosniah saat bersantai di samping rumah panggungnya.

    Joko Winarno mendesak Pertamina segera menuntaskan distribusi paket sembari mengamankan pasokan isi ulang agar harga LPG 3 kilogram terkendali. Pendapat Joko disokong Ketua Dewan Penasihat Hiswana Migas Kalimantan Selatan, Addy Chairuddin Hanafiah. Addy mendesak PT Pertamina segera menuntaskan penyaluran pasokan kuota LPG setelah konversi berjalan di Kalsel. Menurut dia, Kementerian Energi telah menetapkan kuota isi ulang LPG subsidi di Kalimantan Selatan sebanyak 53.629 metrik ton per tahun. Di lapangan, Addy menerima laporan pasokan LPG isi ulang untuk mendukung konversi tahap III, belum terdistribusi merata.

    Kekosongan pasokan, kata dia, mendorong masyarakat mencari LPG di daerah konversi untuk dijual ke daerah lain. “Pasti terjadi rembesan, masyarakat yang pakai LPG akan mencari gas untuk kebutuhannya. Ini yang membuat harga melonjak,” ujar Addy.

    Sadar atas situasi ini, General Manager Pertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan, Mochamad Irfan, terus berkomitmen mengamankan pasokan LPG di masyarakat. Menurut Irfan, sudah menjadi tugas Pertamina untuk menjaga kehandalan pasokan energi di masyarakat, baik minyak dan gas. Pihaknya berfokus menjaga ketersediaan LPG menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

    Adapun terkait konversi LPG, Pertamina sebatas menjalankan mandat dari Kementerian Energi. Irfan menargetkan program konversi di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, rampung pada awal Desember 2015. “Awal Desember konversi selesai. Insyallah tidak ada gejolak,” ujar Irfan.

    Juru bicara PT Pertamina MOR VI Kalimantan, Andar Titi Lestari, menyatakan perseroan telah membangun enam SPBE untuk mendukung kelanjutan program konversi LPG di Kalimantan Selatan. Selain itu, tiga SBPE lain masih tahap konstruksi. Nantinya ada sembilan SPBE yang bakal menjaga rantai pasokan LPG sesuai kuota isi ulang yang ditetapkan Kementerian Energi.

    “Agen minyak tanah existing akan menyuplai LPG, termasuk penyediaan armada pengangkut LPG ke pangkalan atau masyarakat. Sementara PT Patra Trading dan SPBE menyiapkan armada pengangkut bulk,” kata Andar.

    Andar mengakui belum semua kuota isi ulang terdistribusi merata di Kalimantan Selatan. Dari kuota 53.629 metrik ton, Pertamina baru mendistribusikan isi ulang sebanyak 46.151 metrik ton atau setara 15.383.760 tabung LPG 3 Kilogram. Ia berharap distribusi isi ulang beres di akhir tahun ini menyusul selesainya konversi di Kalimantan Selatan.

    Menurut dia, Pertamina tidak berwenang menghitung besaran kuota LPG. Merujuk Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009, pengawasan dan penghitungan kuota LPG menjadi tugas Kementerian Energi dibantu pemerintah daerah. Sementara PT Pertamina ditunjuk untuk mendistribusikan LPG ke agen penyalur.

    “Namun kami terus monitoring penyaluran LPG dan operasi pasar berkala. Kami akan berikan sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan agen. Kami dan pemda menghimbau masyarakat untuk menggunakan LPG sesuai peruntukan,” Andar menambahkan.

    Konversi LPG membuat kuota minyak tanah untuk Kalimantan Selatan menyusut sejak 2011. Pada 2011, kuota mitan di Kalsel sebanyak 181.969 kiloliter. Di tahun 2014 dan 2015, kuota menukik turun ke angka 55.434 kiloliter dan 57.788 kiloliter. “Tahun ini, realisasi minyak tanah hingga akhir Oktober 2015 sebanyak 44.690 kiloliter atau 77 persen.”

    Kalaupun konversi sudah tuntas, Joko Winarno berharap, kuota minyak tanah bersubsidi tidak lantas dicabut. Meski berkurang, kuota mitan seharusnya tetap dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pelosok-pelosok desa se-Kalimantan Selatan.

    DIANANTA P. SUMEDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.