TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan penunjukkan menteri penghubung untuk sejumlah negara tidak akan menimbulkan tumpang tindih. Menurut dia, langkah ini justru akan memperkuat pemerintah.
"Tentu sama sekali tidak akan ada overlapping. Justru kita membentuk satu tim yang kuat untuk melakukan kerja sama yang lebih insentif dengan negara lain, khususnya dalam investasi," kata Retno di Kompleks Istana, Selasa, 24 November 2015.
Retno mengatakan penunjukkan menteri penghubung bertujuan untuk mengentikan debottlenecking dalam kerja sama luar negeri, khususnya dalam investasi. Menurut dia, selama ini banyak sekali investasi yang sulit diimplementasikan. "Karena itu Presiden meminta agar ada satu menteri yang bertanggung jawab, menjamin investasi itu berhasil," katanya.
Retno mengatakan nantinya, menteri penghubung akan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal serta kementerian terkait agar tidak terjadi tumpang tindih. "Kuncinya adalah koordinasi," katanya.
Menteri penghubung yang ditunjuk yaitu, pertama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk kawasan Timur Tengah, Menteri Bappenas Sofjan Djalil untuk negara Jepang.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno ditugaskan untuk menjadi penghubung dengan negara Cina, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertanggung jawab untuk negara Rusia, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan. Nantinya, Susi akan berbagi tugas dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara.
Thomas Lembong akan bertanggung jawab untuk Eropa dan Australia. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan akan menjadi menteri penghubung dengan Singapura. Menko Maritim Rizal Ramli menjadi penghubung dengam Malaysia. Taiwan dan Hongkong akan ditangani oleh Kepala BKPM Franky Sibarani. Sementara Thailand, Vietnam dan negara Asean lain di luar Singapura dan Malaysia yang menjadi menteri penghubung adalah Amran Sulaiman.
ANANDA TERESIA