Budi Waseso Temui Menko Luhut, Bahas Buaya di LP Narkoba

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso (baju putih) menunjukan barang bukti narkoba saat gelar perkara kasus Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi Jaringan Internasional di Polda Metro Jaya, Jakarta, 9 September 2015. Polisi mengamankan 115 kg sabu dan 5450 butir ekstasi sebagai barang bukti. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso (baju putih) menunjukan barang bukti narkoba saat gelar perkara kasus Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi Jaringan Internasional di Polda Metro Jaya, Jakarta, 9 September 2015. Polisi mengamankan 115 kg sabu dan 5450 butir ekstasi sebagai barang bukti. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    TEMPO.COJakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Selasa, 24 November 2015. Mereka menggelar rapat soal penggunaan buaya sebagai penjaga lembaga permasyarakatan narkotik.

    "Sekarang rencana ini sedang dievaluasi bersama Menkopolhukam agar bagaimana nanti bisa berjalan," kata Budi Waseso di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta.

    Menurut Budi Waseso, koordinasi mereka juga mencakup pada sistem penanganan para narapidana yang akan diterapkan di LP-LP nanti. Selain itu, ia mengemukakan, perencanaan difokuskan pada langkah-langkah pengawasan serta pembinaan yang akan dilaksanakan kelak di semua LP narkotik.

    "Pokoknya, program ini akan tetap ditindaklanjuti selama dapat mengurangi jumlah kasus narkotik di Indonesia," ujarnya.

    Budi Waseso mengeluarkan wacana akan memanfaatkan buaya untuk menggantikan personel penjaga di LP narkotik untuk memberikan efek jera bagi para pengguna, pengedar, dan bandar narkoba yang jumlahnya tak kunjung berkurang.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.