Busyro: Pejabat Membisniskan Pengaruh Bisa Dijerat Korupsi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Setya Novanto menghadiri pertemuan Forum Pemred di Jakarta, 23 November 2015. Setya Novanto menyebutkan bahwa pertemuan terakhir menjadi awal mula pokok permasalahannya tentang pencatutan nama presiden dan wakil presiden serta dugaan permintaan saham ke PT Freeport. TEMPO/Imam Sukamto

    Setya Novanto menghadiri pertemuan Forum Pemred di Jakarta, 23 November 2015. Setya Novanto menyebutkan bahwa pertemuan terakhir menjadi awal mula pokok permasalahannya tentang pencatutan nama presiden dan wakil presiden serta dugaan permintaan saham ke PT Freeport. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan, pejabat yang menjanjikan dan membisniskan pengaruh bisa dijerat pasal korupsi. "Tapi saya tak tahu apakah kasus yang belakangan ini ada unsur itu atau tidak," ujar Busyro di kantor Presiden, Selasa, 24 November 2015.

    Kasus yang dimaksud adalah dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto. Pekan lalu, Sudirman Said melaporkan Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dalam laporannya, Sudirman menyebut Setya Novanto mencatut nama Presiden Jokowi dalam perpanjangan kontrak karya Freeport.

    Dalam transkrip yang beredar, nama Luhut Pandjaitan paling banyak disebut dalam perbincangan antara Setya, Riza Chalid, dan bos PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.

    Busyro menolak berkomentar apakah tindakan Novanto ada unsur korupsi. Menurut dia, hal tersebut baru bisa dipastikan setelah MKD berkeputusan. "Saya tak mau komen soal itu karena masih simpang siur dan secara prosedural harus menunggu hasil MKD," kata dia.

    Menurut Busyro, ini adalah momen MKD mengembalikan legitimasinya. Jadi ia berharap MKD memutuskan secara adil. "Kemudian kalau ada unsur hukumnya biar aparatur hukum yang menindaklanjuti," katanya.

    Ia mengatakan, KPK dapat bertindak secara aktif mengusut kasus tanpa harus menunggu laporan. Namun, kata dia, aparat penegak hukum harus menunggu hasil MKD. "Makanya kita tunggu, kita percaya sama MKD karena itu lembaga DPR, enggak main-main lho," kata dia.

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?