PP 78/2015 Tak Dicabut, Buruh Sumatera Utara Ancam Golput

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Medan - Ribuan buruh dari berbagai daerah di Sumatera Utara berunjuk rasa mulai hari ini, Selasa, 24 November 2015, hingga 27 November mendatang. Tuntutan buruh hanya satu, yakni menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

    Berdasarkan pantauan Tempo, gelombang pertama pengunjuk rasa dari berbagai serikat buruh pagi ini sudah memadati kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Medan. Mereka berasal dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GBSI).

    Aneka spanduk dan poster mereka bentangkan. Pimpinan serikat buruh secara bergantian berorasi. Buruh menilai penerapan PP Nomor 78 Tahun 2015 mengerdilkan peran serikat buruh untuk bernegosiasi dengan pengusaha. "Kami tolak penerapan upah dengan PP 78/2015 di Sumatera Utara," kata salah satu buruh. Jika PP tersebut tidak direvisi, buruh mengancam tidak memilih alias golput pada pilkada serentak 9 Desember mendatang." Tolak PP 78 atau golput," ujarnya.

    Unjuk rasa juga dilakukan buruh di Kabupaten Deli Serdang. Koordinator aksi, Willy Agus Utomo, menuturkan aksi buruh Deli Serdang terkonsentrasi di Kawasan Industri Medan Star Tanjung Morawa. Aksi ini diikuti dua aliansi, yakni Aliansi Buruh Sumatera Utara dan Aliansi Pekerja Buruh Sumatera Utara.

    "Aksi yang kami lakukan untuk menolak keras PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Saat ini peraturan itu belum berpihak kepada buruh," kata Willy.

    Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menyatakan dukungannya terhadap buruh. "Saya dukung buruh hidup layak dengan upah yang juga layak. Namun, untuk menolak atau merevisi PP 78, saya tidak memiliki kewenangan, karena PP itu dibuat pemerintah pusat," ujar Erry.

    SAHAT SIMATUPANG



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.