Buruh Mogok Kerja, Perusahaan di Bekasi Tetap Berproduksi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pabrik baja. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    Ilustrasi Pabrik baja. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    TEMPO.CO, Bekasi - Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi Agus Setiawan mengatakan perusahaan tidak terpengaruh aksi buruh mogok nasional. "Sebagian besar perusahaan tetap berproduksi," kata Agus kepada Tempo, Selasa, 24 November 2015.

    Menurut Agus, di Kabupaten Bekasi, sebagian buruh saja yang melakukan aksi demonstrasi. Ia tak mengetahui asal buruh tersebut. Namun, menurut dia, buruh yang benar-benar mogok kerja hanya sebagian kecil yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

    Kepolisian setempat, ucap dia, telah memberikan jaminan kepada pengusaha bahwa tidak ada aksi sweeping di perusahaan yang dapat merugikan perusahaan dalam aksi buruh mogok nasional. "Kapolres memberikan jaminan tak ada sweeping di semua kawasan industri," ucap Agus.

    (Baca juga: Buruh Mogok Nasional, Polda Turunkan 6.000 Pasukan)

    Ketua FSPMI Kabupaten Bekasi Obon Tabroni menuturkan aksi buruh dilakukan di depan perusahaan masing-masing. Ia tak tahu pasti jumlah buruh yang melakukan aksi mogok tersebut. "Di semua kawasan ada aksi," ujar Obon.

    Berdasarkan pengamatan Tempo di sepanjang Jalan Diponegoro, Tambun, Kabupaten Bekasi, buruh yang berjumlah 15-30 orang tampak duduk-duduk di depan perusahaannya masing-masing. Mereka membawa atribut serikatnya sambil berorasi menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015.

    Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Di san terdapat tujuh kawasan industri dengan jumlah buruh mencapai ratusan ribu. Kepolisian Resor Kota Bekasi menerjunkan ribuan personel untuk mengamankan aksi mogok para buruh.

    ADI WARSONO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.