Kasus Setya Novanto, Junimart Minta Anggota MKD Independen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM, Sudirman Said (kanan) dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang usai menggelar pertemuan tertutup di Jakarta, 16 November 2015. TEMPO/Destrianita Kusumastuti

    Menteri ESDM, Sudirman Said (kanan) dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang usai menggelar pertemuan tertutup di Jakarta, 16 November 2015. TEMPO/Destrianita Kusumastuti

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Junimart Girsang meminta semua anggota MKD bersikap independen dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Dewan. Menurut dia, sebaiknya anggota MKD tidak dilibatkan lagi di komisi-komisi alat kelengkapan DPR.

    "Selalu ada perintah partai dan selalu ada kepentingan. Kalau keputusan berdasarkan kepentingan, akan merusak demokrasi,” kata Junimart kepada Tempo, Selasa, 24 November 2015.

    Junimart mencontohkan kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto terkait dengan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Dalam kasus itu, Setya mendapatkan dukungan penuh dari kelompok partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. "Ini masalah panggilan. Seseorang yang benar harus melupakan kepentingan itu," ucapnya.

    MKD saat ini tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya. Politikus Partai Golongan Karya itu dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said atas dugaan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden serta meminta saham dalam proses renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia.

    Senin kemarin, MKD menggelar rapat pimpinan dengan agenda menerima hasil verifikasi untuk melanjutkan kasus Setya. Namun rapat yang digelar tertutup itu berjalan alot dan penuh interupsi. Junimart menentang usul yang mayoritas diusung partai non-pemerintah, yaitu meminta pimpinan rapat mengkaji kembali dasar hukum Sudirman Said melaporkan pemimpin DPR.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.