Bupati Luwu: Jangan Takut Jadi Bendahara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi korupsi. vietmeme.net

    Ilustrasi korupsi. vietmeme.net

    TEMPO.CO, Belopa - Bupati Luwu, Sulawesi Selatan, Andi Mudzakkar, meminta stafnya tidak perlu takut menjadi bendahara atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengerjaan sebuah proyek. "Banyak bendahara dan PPK yang menemui saya, minta mundur karena takut terseret kasus korupsi," katanya pada acara penyuluhan hukum tentang pencegahan dan penindakan korupsi di aula Kantor Bappeda, Senin, 23 November 2015.

    Mudzakkar menjelaskan, pejabat yang ditunjuk sebagai bendahara atau PPK karena dinilai mampu menjalankan tugasnya. “Selama niatnya baik dan bekerja sesuai ketentuan tidak akan terjerat hukum,” ujarnya, sembari menambahkan, “Jika memang sudah berniat jahat, pasti akan diketahui.”

    Mudzakkar mengatakan, kerap kali kepala daerah maupun kepala dinas dijebloskan ke penjara. Bahkan menurut data yang dia peroleh sudah 343 kepala daerah yang masuk penjara dengan tuduhan melakukan korupsi.

    Menurut Mudzakkar, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Hanya karena kesalahan administrasi dan tidak ada kerugian negara, tapi proses hukum tetap berjalan,” ucapnya.

    Dia meminta kepolisian maupun kejaksaan memberikan kesempatan kepada mereka yang menangani sebuah proyek, baik sebagai bendahara atau PPK, melakukan perbaikan kesalahan adminsitrasi penggunaan anggaran. "Memang harus ada koordinasi dan komunikasi yang intens dengan seluruh jajaran penegak hukum," tutur Mudzakkar.

    Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belopa Suyanto Reksasumarta, yang hadir dalam acara itu, menyatakan kesiapan aparat kejaksaan memberikan pemahaman ihwal pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. “Kami siap berkonsultasi, apa dan bagaimana korupsi itu terjadi," katanya.

    Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Ahyar Kasim mengatakan kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara rutin, tiga kali dalam setahun. Tujuannya meningkatkan pemahaman aparatur sipil negara menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. “Penyuuhan serupa pada 2016 juga dilakukan tiga kali.”

    HASWADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...