CALO FREEPORT:Misteri 109 Menit yang Hilang di Rekaman Setya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR Setya Novanto. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Ketua DPR Setya Novanto. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ada perbedaan durasi waktu antara transkrip dan rekaman yang dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. "Menurut laporan pembicaraan itu 120 menit, jadi banyak kurangnya yang nggak dikasih kepada kami," kata Dasco di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin, 23 November 2015.

    Menurut politisi Partai Gerindra ini, transkrip yang dilaporkan lebih pendek dari rekaman. Rekaman yang diserahkan juga hanya berdurasi 11 menit 38 detik. Padahal menurut laporan durasi pembicaraan adalah sepanjang 120 menit. Sehingga, ada lebih dari 100 menit durasi rekaman yang hilang. Dasco menegaskan dari rekaman 11 menit ini bukan transkrip yang dilaporkan pada MKD. "Kalau potong-potongan itu nggak boleh," ujar Dasco.

    Baca juga:

    Di Balik Heboh Setya  Novanto: 3 Hal Penting yang Perlu Anda Tahu
    Segera Dipanggil Mahkamah, Ini Sederet Jerat Setya Novanto

    Dari pembicaraan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan transkrip yang menjadi laporan hanya berupa lampiran saja. Sudirman saat itu mengatakan ada 120 menit pembicaraan yang dilakukan. Namun, dalam laporan selanjutnya di flashdisk ternyata hanya 11 menit 38 detik rekaman yang diberikan.

    Rekaman itulah yang belakangan mengundang pertanyaan dari anggota MKD. Proses pembicaraan mengenai validasi rekaman ini pun akhirnya berjalan alot. Sejak rapat dimulai pada tengah hari tadi, rapat baru selesai menjelang pukul lima. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang terlihat meninggalkan ruangan lebih awal.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI

    BACA JUGA

    Setelah Ketemu Prabowo, Setyo Novanto di Atas Angin?
    Mengharukan: Masjid Dirusak, Bocah Ini Bantu Pakai Celengan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.