TEMPO.CO, Jakarta - Reaksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) atas munculnya mosi tak percaya pada Ketua DPR Setya Novanto beragam. Wakil Ketua Komisi bidang Pertahanan DPR Tantowi Yahya mengatakan, pengajuan mosi tidak percaya adalah hak anggota Dewan. "Silakan saja. Tidak ada yang bisa menahan mosi itu," kata Tantowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 23 November 2015.
Tantowi mengaku belum tahu apakah mosi tersebut direspons baik oleh anggota lainnya. Ia memperkirakan mosi itu hanya akan mendapat dukungan sedikit orang. "Ujungnya politis, tidak akan ada banyak yang ikut."
Tantowi merupakan mantan juru bicara pasangan Prabowo Sibianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden 2014. Menurut dia, opini masyarakat mengenai Ketua DPR Setya Novanto mulai terbelah. "Ada yang sepakat dengan cerita Sudirman Said (Menteri ESDM), tapi ada juga yang tidak sepakat. Opini masyarakat terbelah," ujar Tantowi.
Agar tidak ada yang ditutup-tutupi, kasus Setya Novanto yang meminta saham Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dibuka saja untuk publik. "Apa di balik semua itu," tanya Tantowi, politikus dari Partai Golkar tersebut
Baca juga:
Di Balik Heboh Setya Novanto: 3 Hal Penting yang Perlu Anda Tahu
Segera Dipanggil Mahkamah, Ini Sederet Jerat Setya Novanto
Wakil Ketua Komisi bidang Hukum, HAM dan Keamanan DPR Desmon Junaidi Mahesa mengatakan, Koalisi Merah Putih tidak dalam posisi membantu Setya Novanto. Desmon yang berasal dari Partai Gerinda, mempertanyakan ada apa di balik mosi tidak percaya tersebut. "Ini kayak dikerjain. Kami ingin memperjelas, siapa yang ngerjain siapa," kata Desmond.
Desmond mengaku akan melihat saja bagaimana nanti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). "Sudah ada MKD, apa saya masih harus berkomentar? Kan enggak mungkin," ujar Desmond sembari mengimbau publik tidak mengaitkan masalah Setya Novanto dengan KMP.
KMP, menurut Desmond, hanya tempat berkumpul. Lagipula, kata Desmond, tidak ada dampak apa-apa dari KMP terhadap Setya Novanto. "Sebentar lagi juga bubar kok, 2018 udah bubar," tutur Desmond.
Beberapa anggota DPR berencana mengajukan mosi tidak percaya tehadap Ketua DPR Setya Novanto . Politikus Golkar ini dinilai beberapa pelanggaran etik karena meminta saham Freeport dengan mencatut nam Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dugaan pelanggaran Novanto terkuak saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan transkrip upaya negosiasi kontrak PT Freeport. Dari rekaman tersebut tergambar bahwa Setya meminta imbalan 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka di Papua.
RICO | ELIK S
PT Dirgantara Produksi Heli Canggih, Kenapa TNI Beli Produk Asing
Jetnya Ditembak Jatuh, Rusia Geram: Diambang Perang Dunia?
