Minggu, 22 September 2019

Menag: Diniyah Berperan Bangun Akhlak Masyarakat Indonesia

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keberadaan diniyah berjumlah sekitar 84 ribu yang tersebar di seluruh nusantara.

    Keberadaan diniyah berjumlah sekitar 84 ribu yang tersebar di seluruh nusantara.

    INFO NASIONAL - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap selain mampu meningkatkan kualitas akademik, mental dan spiritual para peserta didik melalui pendidikan keagamaan yang diberikan,  keberadaan diniyah juga dapat meningkatkan prestasi di bidang lainnya seperti olahraga dan seni.

    Hal ini disampaikan Lukman Hakim saat membuka Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah(Porsadin) tingkat nasional di Pondok Pesantren Assidiqiyah,  Batuceper, Kota Tangerang, Jumat, 20 November 2015. Acara yang diikuti oleh perwakilan pesantren yang ada di 31 provinsi yang ada di indonesia ini dihadiri langsung Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah.

    Lukman Hakim menuturkan keberadaan diniyah yang berjumlah sekitar 84 ribu yang tersebar di seluruh nusantara dengan 370 ribu pengajar dan 4 juta santri ini menunjukkan, madrasah diniyah memiliki andil besar dalam membangun akhlak masyarakat Indonesia dan juga paham keislaman yang ada di Indonesia.

    Sementara Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Diniyah yang saat ini masih dibahas bersama DPRD akan segera disahkan menjadi Perda.

    "Perda ini memberikan kesejahteraan bagi para guru diniyah. Karena itu, kami harapkan agar ini bisa segera disahkan," katanya.

    Dengan begitu, kata wali kota, diharapkan dapat semakin memacu dan meningkatkan semangat para guru diniyah dalam memberikan setiap ilmu dan nilai-nilai positif keagamaan kepada para peserta didik. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.