TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi NasDem, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan, meski tidak mengikat secara hukum, fungsi dari pengajuan mosi tidak percaya adalah memberikan tekanan moral kepada Ketua DPR Setya Novanto. "Kalau dia memimpin, kepemimpinannya tidak diakui karena karikaturistik," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 23 November 2015.
Taufiqulhadi mengakui bahwa tidak ada suatu peraturan atau hukum yang mengikat dalam mosi tidak percaya. Namun, jika banyak yang tidak percaya pada kepemimpinan Setya Novanto, kepemimpinan tersebut secara tidak langsung akan tidak diakui anggota DPR lainnya.
Bahkan, menurut Taufiqulhadi, kepemimpinan Setya nantinya malah hanya akan dianggap lucu-lucuan. Karena itu, apabila banyak yang mendukung mosi tidak percaya ini, ia berharap Setya Novanto mundur. "Saya sudah tanda tangan tadi," ujar Taufiqul.
Taufiqulhadi bersama tiga anggota DPR lainnya, yakni anggota Fraksi PDIP Adian Napitupulu, Fraksi Hanura Inas Nasrullah Zubir, dan Fraksi PKB Arifin Hakim Toha, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Salah satu desakan dari empat anggota ini adalah agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengusut tuntas kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport. Mosi ini mulai diedarkan hari ini kepada semua anggota fraksi.
Kasus ini sendiri kini tengah diusut oleh MKD, meskipun memang belum ada pernyataan mengenai waktu kepastian sidang. Pada Senin pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD terkait dengan dugaan pencatutan nama ini. Dalam laporan tersebut juga turut disertakan rekaman pertemuan antara pengusaha Riza Chalid, Setya Novanto, dan Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI
Baca juga:
Di Balik Heboh Setya Novanto: 3 Hal Penting yang Perlu Anda Tahu
Segera Dipanggil Mahkamah, Ini Sederet Jerat Setya Novanto
