Para Pejabat Antar Jenazah Ibunda Riza Chalid ke Pemakaman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana di rumah duka Ibunda Riza Chalid, Jakarta, 23 November 2015. Turut hadir Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Istimewa

    Suasana di rumah duka Ibunda Riza Chalid, Jakarta, 23 November 2015. Turut hadir Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Istimewa

    TEMPO.COJakarta - Jenazah ibunda pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, Siti Hindun binti Ali Alkatiri, meninggalkan rumah duka di Jalan Sriwijaya Nomor 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

    Setelah disalatkan di rumah duka, jenazah dibawa menuju Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan, sekitar pukul 11.50, Senin, 23 November 2015.

    Sebuah ambulans Toyota Alphard warna putih perlahan meninggalkan rumah duka, dengan pengawalan polisi. Sejumlah pejabat, seperti Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, politikus Partai Golkar Idrus Marham dan Nurul Arifin, bahkan Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie tampak dalam iring-iringan jenazah menuju pemakaman. 

    Ibunda Riza Chalid, Siti Hindun binti Ali Alkatiri, tutup usia pada Senin, 23 November 2015. Ia meninggal pukul 03.56. Jenazah disemayamkan di kediaman di Jalan Sriwijaya Raya Nomor 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah mantan pejabat juga tampak melayat, seperti mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa serta mantan Direktur PT Pertamina (Persero) Afdal Bahaudin dan Hanung Budya.

    Nama Riza Chalid tengah menjadi sorotan dalam sejumlah persoalan. Salah satunya, ia disebut-sebut dalam peristiwa pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Setya Novanto terkait dengan pengurusan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Suara yang diduga Riza Chalid muncul dalam rekaman percakapan antara Setya Novanto dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.