Kasus Setya Novanto, PAN: Ada Persoalan Besar di Freeport

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Setya Novanto dalam sebuah wawancara dengan Tim Redaksi Tempo di kantornya. TEMPO/Nur Haryanto

    Ketua DPR RI Setya Novanto dalam sebuah wawancara dengan Tim Redaksi Tempo di kantornya. TEMPO/Nur Haryanto

    TEMPO.COJakarta - Ketua DPP PAN Azis Subekti menuding bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, yang merekam percakapan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, pengusaha Muhammad Riza Chalid, dan Freeport menggunakan perangkat intelijen. Menurut dia, menyebarnya rekaman itu semakin menguatkan bahwa Freeport bermasalah.

    “Ini menunjukkan Freeport bermasalah. Dicarilah titik-titik yang krusial dan terjadilah perekaman itu. Semua orang sibuk bicara tentang masalah yang tidak substansial, seperti Sudirman Said dan Setya Novanto. Ya sudahlah, nanti lewat perpanjangan kontrak itu,” katanya kepada Tempo pagi ini, 23 November 2015. 

    Menurut Azis, posisi Maroef yang saat ini menjadi petinggi Freeport sangat bertolak belakang dengan jabatan dia sebelumnya sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara. Adanya bukti rekaman yang kini telah menyebar itu justru membuat Azis yakin bahwa ada kepentingan dari pihak Freeport.

    “Di dalam intelijen tidak ada istilah pensiun. Kok, mantan Waka BIN bisa memimpin sebuah perusahaan asing? Berarti negara punya kepentingan, dong. Kepentingan yang mana? Untuk Amerika atau untuk Indonesia? Apakah ada tawar-menawar itu agar kontrak Freeport diperpanjang lagi?” ujar Azis.

    Azis membantah jika pernyataannya itu disebut sebagai pembelaan untuk Setya Novanto. Menurut dia, publik harus cermat melihat kasus ini. Dengan adanya keterlibatan Setya dalam percakapan lobi-lobi tersebut, kata Azis, justru semakin menguatkan bahwa politikus Golkar itu tidak menunjukkan kinerja yang maksimal.

    “Ini masalah besar sebenarnya yang dikaitkan dengan kinerja Dewan, yang tidak seperti yang diharapkan. Ini menunjukkan kepemimpinan Pak Novanto tidak jenius. Salah satu kuncinya, kalau memang benar MKD akan memberikan sanksi untuk Pak Novanto, ya, kocok ulang,” tutur Azis.

    Setya Novanto dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan DPR. Setya dituding mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.

    Dalam laporannya, Sudirman menyerahkan transkrip dan rekaman pembicaraan Setya; Presiden Direktur PT Freeport Indonesia; dan importir minyak, Muhammad Riza Chalid. Transkrip yang beredar itu menunjukkan ketiganya membahas rencana perpanjangan kontrak dan pembangunan smelter Freeport. Juga, membahas proyek pembangkit listrik Urumuka di Paniai, Papua.

    Dari rekaman tersebut tergambar bahwa Setya meminta imbalan 49 persen saham pembangkit listrik Urumuka. Dia juga mengatasnamakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan agar ada pembagian 20 persen saham untuk Presiden dan Wakil Presiden.

    DESTRIANITA K.

    Baca juga:

    Di Balik Heboh Setya  Novanto: 3 Hal Penting yang Perlu Anda Tahu
    Segera Dipanggil Mahkamah, Ini Sederet Jerat Setya Novanto


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...