Kongres HMI Miliaran, Wapres JK: Dana Asap Lebih Besar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi mengamankan seorang kader HMI saat terlibat bentrok di depan pintu masuk Pelabuhan Soekarno Hatta Pelindo IV, Makassar, 17 November 2015. Pengurus harian Badko HMI Sulselbar membenarkan adanya kekurangan dana pembayaran tiket sebagian kader HMI. TEMPO/Fahmi Ali

    Polisi mengamankan seorang kader HMI saat terlibat bentrok di depan pintu masuk Pelabuhan Soekarno Hatta Pelindo IV, Makassar, 17 November 2015. Pengurus harian Badko HMI Sulselbar membenarkan adanya kekurangan dana pembayaran tiket sebagian kader HMI. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.COPekanbaru - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kucuran dana dari Pemerintah Provinsi Riau untuk Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) jauh lebih kecil ketimbang anggaran penanggulangan bencana asap karena pembakaran lahan dan hutan. Artinya, kucuran Pemerintah Provinsi Riau untuk Kongres HMI tak perlu dipersoalkan.

    "Saya kira tidak, malahan pastinya dana penanggulangan asap itu mencapai puluhan miliar," kata Kalla di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau, Ahad, 22 November 2015. "Jangan juga lupa, pemerintah pusat juga, kan, turut membantu."

    Wapres JK mengatakan sudah sejak dulu organisasi mahasiswa, seperti HMI dan beberapa lainnya, mendapat kucuran dana dari pemerintah daerah. Artinya, dana itu sebenarnya sah dan tak perlu dipersoalkan. Apalagi, kata dia, kucuran dana tersebut juga merupakan bagian dari investasi daerah bagi generasi muda yang ada di Indonesia. 

    Kongres Himpunan Mahasiswa Islam yang digelar di Pekanbaru, Riau, hari ini menuai protes karena memakai duit Rp 3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau. Alokasi dana fantastis dari bantuan sosial yang dikucurkan untuk Kongres HMI itu bahkan lebih besar dibanding anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2015, yang hanya Rp 1,4 miliar.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.