Pemerintah Didorong Perbaiki Regulasi Pengelolaan Air

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ILUSTRASI - Air bersih. SUMBER FOTO : http://www.shutterstock.com/ (KOMUNIKA ONLINE)

    ILUSTRASI - Air bersih. SUMBER FOTO : http://www.shutterstock.com/ (KOMUNIKA ONLINE)

    TEMPO.CO, Jakarta - Forum Alumni Aktifis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) meminta pemerintah menghadirkan regulasi mengenai pengelolaan air dengan mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia. Menurut Presidium FAA PPMI Mustakim, pengelolaan air di Indonesia telah mengabaikan prinsip bahwa akses terhadap air bersih adalah hak warga. "Terpenuhinya akses terhadap air adalah hak asasi warga negara," kata Mustakim dalam diskusi bertema Memajukan Hak Rakyat atas Air untuk Pembangunan Berkelanjutan di Plaza Festival, Jakarta, Ahad, 22 November 2015.

    Mustakim mengatakan selama dua dekade terakhir, sejak pemerintah mengadopsi pengelolaan air swasta, konflik terkait dengan penggunaan air meningkat. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan UU No.7 tahun 2004, swasta masih dominan dalam penggunaan air dalam volume yang besar. Bahkan dalam beberapa hal, swasta terkesan memonopoli wilayah konsesi dari hulu hingga hilir.

    Eksploitasi air yang berlebih dan kurang tepatnya pengelolaan oleh swasta itu tidak jarang berdampak pada terganggunya siklus air. "Selanjutnya bisa menjadi penyebab kelangkaan air," kata Mustakim.

    Menurut Mustakim, dampak dari pengelolaan komersil dan private menyebabkan akses rakyat terhadap sumber air terganggu. Hak masyarakat menggunakan air untuk kebutuhan pokok juga terbatasi. Padahal, kata dia, negara memiliki kewajiban menyediakan air minum dan air bersih. Penyediaan itu tidak cukup hanya dimaknai secara volume, namun juga secara kualitas serta kemudahan untuk mendapatkannya. Ia mengatakan Jakarta adalah contoh buruknya pengelolaan air. "Tarif air di Jakarta paling mahal di Asia Tenggara, tapi kualitas dan debitnya rendah," ujarnya. Tarif air di Jakarta berkisar antara Rp 1.050 hingga Rp 14.650 per meter kubik, atau rata-rata sekitar Rp 7.850 per meter kubik.

    Maka dari itu, FAA PPMI mendorong pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air warga secara menyeluruh dan berkelanjutan. "Apalagi pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvesi hak ekonomi, sosial, dan budaya," kata Mustakim. Gagasan meminta pemerintah membuat regulasi mengenai pengelolaan air dengan mempertimbangkan HAM sangat beralasan. Pasalnya, Indonesia telah meratifikasi sembilan konvesi utama internasional mengenai HAM. Selain itu, pemerintah juga sudah meratifikasi kesembilan konvesi tersebut dan selanjutnya dijabarkan ke dalam konstitusi dan berbagai UU HAM.

    Sejauh ini, lanjut Mustakim, setelah MK membatalkan UU No.7 tahun 2014, kebijakan mengenai pengelolaan air dikembalikan ke UU No. 11 tahun 1974 tentang pengairan. Masalahnya, undang-undang tersebut belum melihat air sebagai hak universal dan belum mengatur kewajiban negara menyediakan air bagi warga negara sebagai kewajiban HAM.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.