TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo tampak sudah mencium ada yang coba bermain dalam kisruh perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan berakhir 2021. Ia mengatakan pada 6 Oktober lalu bahwa ada pihak-pihak yang memainkan negosiasi yang menjadi kewenangannya itu. Presiden pun sempat mengucapkan ungkapan 'Papa Minta Saham' yang kemudian populer di media sosial.
Tabir soal siapa yang menyelundup itu terkuak setelah Menteri Sudirman melaporkan anggota DPR yang mencatut nama Presiden dengan menjanjikan bisa memperpanjang kontrak itu kepada Mahkamah Kehormatan DPRD. Anggota DPR itu adalah Setya Novanto. Dalam transkrip yang beredar di publik, ia ditemani seorang pengusaha.
Setya Novanto: Saya sudah ketemu Menteri Energi di Surabaya. Beliau bilang ada tiga hal: penerimaan ditingkatkan, privatisasi dari 30 menjadi 51 persen, pembangunan smelter. Presiden mengatakan kepada saya, "Saya enggak sependapat, Pak Ketua, karena kita menerima, tapi kita mengeluarkan dana di Papua saja untuk Otonomi Khusus Rp 35 triliun. Kita sudah dibantu juga CSR, tapi tidak cukup, Pak Ketua. Dua smelter kalau di sana lebih lama waktunya.”
Ms (diduga petinggi Freeport): PLTA? Siapa yang mau memiliki sahamnya?
Setya: Saham itu kemauannya Pak Luhut.
Ms: Freeport selalu komitmen. Untuk smelter, Desember nanti kita akan taruh US$ 700 ribu. Tanpa kepastian loh, Pak. Sorry, 700 juta dolar.
Setya Novanto: Presiden Jokowi sudah setuju di Gresik, tapi ujung-ujungnya di Papua. Waktu saya ngadep itu, saya langsung tahu ceritanya. Presiden itu, mohon maaf, ya, ada yang dipikirkan ke depan. Pengalaman kita, presiden itu rata-rata 99 persen gol.
Ms: Repot kalau meleset komitmen… 30 persen. 9,36 yang pegang BUMN.
Setya: Kalau enggak salah, Pak Luhut sudah bicara dengan Jimbob (James Moffet, Presiden Komisaris Freeport), sudah ada yang mau diomong….
R (diduga pengusaha minyak): Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah sebelas (persen), kasihlah Pak JK sembilan (persen). Harus adil. Kalau enggak, ribut….
TIM TEMPO
