TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta menyelidiki sindikat mafia tambang yang berebut kontrak, bahkan dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Study (IMES) Harli Muin, perebutan kekuasaan sindikat mafia tambang sudah mencapai tahap yang memprihatinkan dan jauh dari semangat revolusi mental.
"KPK perlu menyelidiki motivasi di balik pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam meminta saham kepada PT Freeport karena ada indikasi korupsi," kata Harli dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Sabtu, 21 November 2015.
Harli meminta KPK memeriksa pihak terkait, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan; dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Menurut Harli, KPK perlu menyelidiki dan memeriksa Setya dan kelompoknya dalam kasus pencatutan nama Jokowi dan Kalla dalam meminta saham ke PT Freeport. "Mereka inilah yang menjadi biang kerugian negara dengan menggunakan dan mencatut kekuasaan ke dalam perpanjangan kontrak sektor tambang," ucapnya.
Selain itu, dalam kasus yang sama, KPK perlu memeriksa Sudirman Said terkait dengan kasus pembacaan dokumen persetujuan perpanjangan kontrak PT Freeport. Sesuai dengan aturan hukum, menurut Harli, perpanjangan kontrak baru dapat dilakukan dua tahun sebelum berakhirnya kontrak karya Freeport, yang berakhir pada 2021. “Perpanjangan kontrak PT Freeport tidak bisa diurus pemerintah periode sekarang, melainkan pemerintah periode mendatang (2019),” ujar Harli.
Ia menjelaskan, penyelidikan KPK terhadap sindikat mafia tambang ini dapat dilakukan dengan mendasarkan putusan pengadilan terhadap Lutfi Hasan Ishaq. "Mantan pemimpin PKS itu divonis tidak merugikan negara karena duit suap tidak dinikmatinya malah disita. Lalu apa beda dengan Setya Novanto, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Sudirman Said?" tutur Harli.
Selain itu, menurut Harli, meski selama ini Mahkamah Kehormatan DPR dianggap mandul dari beberapa pengaduan yang tidak dapat diselesaikan, masyarakat berharap MKD menjalankan pekerjaannya secara professional dalam mengusut tuntas kasus Setya, agar kepercayaan publik terhadap MKD meningkat.
“Agar MKD bekerja efektif, sebaiknya Setya Novanto mundur dulu dari jabatan Ketua DPR untuk membuka penyelidikan lebih berani, tidak terpengaruh hegemoni jabatan Ketua DPR,” kata Harli.
ARKHELAUS W.
Baca juga:
Di Balik Heboh Setya Novanto: 3 Hal yang Perlu Anda Tahu
Segera Dipanggil Mahkamah, Ini Sederet Jerat Setya Novanto
