Jusuf Kalla Buka Munas Kadin di Bandung  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Kadin Bid Insfrastruktur Rachmat Gobel (tengah). ANTARA/Yudhi Mahatma

    Wakil Ketua Kadin Bid Insfrastruktur Rachmat Gobel (tengah). ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Bandung - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII di Bandung, pada 22-24 November 2015. Munas digelar di Gedung Merdeka dan Trans Luxury Hotel, Bandung.

    Ketua Umum Kadin Jawa Barat Agung Suryamal Sutrisno mengatakan munas rencananya akan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejumlah menteri juga dijadwalkan akan hadir. "Kegiatan akan berlangsung selama tiga hari dan akan dibuka oleh Pak Jusuf Kalla. Kegiatan akan dimulai dengan welcome dinner," katanya di Bandung, Jumat, 20 November 2015

    Pada kegiatan munas tersebut, 1.500 peserta dari berbagai utusan Kadin di seluruh Indonesia akan menghadiri rangkaian kegiatan mulai dari rapat pleno, rapat konvensi, dan pemilihan Ketua Umum Kadin nasional. Selain para utusan Kadin seluruh Indonesia, hadir pula Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut.

    "Undangan disebar sebanyak 1.500, yang terdiri dari 1.200-an perwakilan Kadin dan asosiasi lainnya, juga ada tokoh-tokoh Jawa Barat yang ikut hadir dalam pembukaan acara ini," kata Agung.

    Dia juga menyatakan dukungannya kepada dua kandidat calon ketua umum terpilih untuk bersaing secara sehat. Kedua kandidat itu adalah bekas Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan pengusaha Rosan Roeslani.

    Menurutnya, kedua calon tersebut memang memiliki kapasitas yang mumpuni di bidangnya. Selain jaringannya yang luas pengetahuan akan peluang bisnis pun tidak diragukan.

    "Kedua calon itu memiliki pengetahuan yang baik soal bisnis, selain mereka juga pemain di bidangnya. Jaringannya juga bukan hanya nasional tapi internasional. Jadi kami mendukung keduanya untuk maju," kata Agung.

    DWI RENJANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.