MUI Telusuri Dugaan Aliran Kepercayaan Baru di Lumajang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Yuyun N

    TEMPO/Yuyun N

    TEMPO.CO, Lumajang - Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang sedang menyelidiki dugaan penyebaran paham agama di Lumajang. "Kami mendapat laporan dari MUI Kecamatan Pasirian ihwal upaya penyebaran paham baru ini," kata Muflich Farid di kantor MUI Kabupaten Lumajang, Jumat, 20 November 2015.

    Farid mengatakan baru-baru ini dirinya didatangi pengurus MUI Kecamatan Pasirian. Dia kemudian menerima laporan adanya kegiatan pembagian sembako yang dilakukan sebuah lembaga aliran keagamaan. Farid belum bersedia secara detail lembaga aliran keagamaan yang mengumpulkan orang dan kemudian membagi-bagikan bingkisan kepada kumpulan orang-orang ini.

    Farid yang juga menjadi Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang ini mengatakan pembagian kegiatan mengumpulkan masyarakat dan kemudian membagi-bagikan bingkisan ini terjadi di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian. "Kegiatan itu yang dilaporkan kemudian kepada MUI Kabupaten Lumajang," katanya. Farid mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. "Kami akan datang ke Desa Gondoruso," katanya.

    Ihwal pembagian bingkisan itu sendiri tidak menjadi masalah ketika sebelumnya melewati pihak desa. Dan informasi yang dia terima, diduga ada misi khusus terkait dengan pengumpulan warga dan kemudian ada aksi bagi-bagi bingkisan. Farid mengatakan pihaknya akan menyelidiki dulu laporan tersebut. Dia juga mengatakan di Lumajang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

    "Saya juga masuk dalam Forum tersebut dari unsur MUI," katanya. Sejauh ini, kata dia, belum ada laporan kalau kegiatan tersebut telah meresahkan masyarakat. Namun, Farid mengatakan pihaknya tetap harus menindaklanjuti laporan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi potensi yang bisa memicu terganggunya keamanan dan ketertiban.

    Kepala Kepolisian Sektor Pasirian Ajun Komisaris Eko Hari Suprapto saat dikonfirmasi pada Jumat siang ini, mengatakan, pihaknya akan menelusuri laporan itu dan berkoordinasi dengan MUI kecamatan. Walaupun belum ada laporan ihwal keresahan warga akibat kegiatan tersebut, pihaknya akan mengantisipasi sedini mungkin potensi ancaman yang muncul.

    DAVID PRIYASIDHARTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.