Potong Dana Desa, Anggota Dewan Dihukum 5 Tahun Penjara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi korupsi

    Ilustrasi korupsi

    TEMPO.CO, Bandung - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta kepada mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang, Carsa Suhendar. Carsa terbukti menilep dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 senilai Rp 9 miliar.

    "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," ujar ketua majelis hakim, Barita Lumban Gaol, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jumat, 20 November 2015.

    Majelis hakim menilai, perbuatan terdakwa yang terbukti memotong dana bantuan untuk membangun infrastruktur sarana air bersih di 55 desa di Kabupaten Subang telah memperkaya diri terdakwa. Selain itu, perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara. "Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa telah terbukti meminta potongan kepada setiap kepala desa yang mendapatkan bantuan sebesar 20 persen," ujarnya.

    Dari hasil meminta potongan tersebut, majelis hakim mengatakan, terdakwa meraup untung sebesar Rp 980 juta. Dalam prakteknya, sebelum menyalurkan dana tersebut, terdakwa memberi arahan kepada setiap kepala desa untuk menyerahkan uang sebesar 20 persen dari uang yang didapatkan setiap kepala desa.

    "Kepala desa telah diarahkan apabila ingin mendapatkan dana sarana air bersih harus menyerahkan 20 persen kepada terdakwa," ujar hakim anggota, Basari Budi, saat membacakan uraian surat putusan.

    Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Subang menuntut terdakwa dengan hukuman 7 tahun penjara.

    Saat duduk di kursi pesakitan, terdakwa yang menggunakan kemeja berwarna putih tampak tenang saat majelis hakim membacakan surat putusan terhadap dirinya. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa akan berpikir terlebih dahulu untuk memutuskan banding atau tidak atas putusan hakim. "Pikir-pikir dulu yang mulia," ujar terdakwa.

    Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Fidelis Giawa, menyayangkan keputusan majelis hakim. Ia menilai, perbuatan terdakwa tidak dilakukan sendiri. "Mengapa hanya terdakwa yang dihukum sendiri?" ujar Fidelis saat ditemui wartawan seusai sidang.

    IQBAL T. LAZUARDI S.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.