Catut Nama Presiden, Tiga Pidana Ini Ancam Setya Novanto

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto meninggalkan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto meninggalkan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan ada tiga indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto atas pertemuannya dengan PT Freeport Indonesia. Menurut dia, politikus Partai Golkar itu diduga melakukan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo, penipuan, dan korupsi.

    “Tapi, kan, tidak mungkin Presiden melaporkan Ketua DPR atas kasus pencemaran nama baik,” kata Badrodin saat dihubungi, Kamis, 19 November 2015.

    Setya Novanto mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat bertemu petinggi PT Freeport Indonesia pada 8 Juni 2015. Dalam pertemuan ketiga yang digelar di Pacific Place di kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta, Setya menjanjikan bisa memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia yang akan berakhir pada 2021 itu dengan mulus.

    Sebagai imbalannya, dia meminta 20 persen saham yang akan dibagikan kepada Presiden Joko Widodo sebanyak 11 persen dan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla sebanyak 9 persen. Untuk dia, Setya meminta jatah 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Urumuka di Paniai, Papua.

    Menurut Badrodin, Setya dapat diperiksa terkait dengan penipuan jika Freeport merasa dirugikan dan melaporkannya ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Namun, jika tidak ada laporan soal kerugian itu, Badrodin mengatakan kepolisian tidak dapat menindaklanjuti kasus tersebut.

    “Ya, dari mana kami mau tindak lanjuti? Harus ada yang merasa dirugikan dulu,” ujarnya. Terkait dengan dugaan korupsi, Setya dapat dijerat karena memberikan janji dapat memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia dengan adanya syarat imbalan. “Tapi kami belum tahu apa isi rekaman tersebut. Apa saja yang dibicarakan.”

    Badrodin mengatakan, meskipun kasus Setya Novanto ditangani Mahkamah Kehormatan DPR, unsur pidana yang bisa menjeratnya tak bisa dihapuskan. Namun penyelidikan oleh Mabes Polri tetap harus berdasarkan pelaporan dan alat bukti. “Karena ini delik aduan, harus ada yang melaporkan dulu,” tuturnya.

    DEWI SUCI RAHAYU

    Baca juga:
    Tersangka Teroris Paris ke Pesantren Bandung, Ini Tujuannya
    Kasus Setya Novanto: Ruhut: Kayak Gitu Bisa Jadi Ketua DPR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pidato Jokowi Terkait Kinerja dan Capaian Lembaga Tinggi Negara

    Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2019. Inilah hal-hal penting dalam pidato Jokowi.