Desakan Mundur terhadap Setya Novanto Menguat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto meninggalkan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto meninggalkan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 17 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Publik sudah bereaksi atas pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Sebuah petisi muncul untuk menuntut pencopotan Novanto dari Ketua DPR. Petisi ini dapat dilihat di laman https://www.change.org/p/pecat-ketua-dpr-setya-novanto-yang-mencatut-nama-presiden-joko-widodo-dan-wapres-jk.

    Dalam petisi itu tertulis nama A. Setiawan Abadi sebagai pembuat petisi. Setiawan berpendapat, tindakan Novanto pelanggaran etika dan hukum, karena: penyalahgunaan kekuasaan legislatif menurut konstitusi, pencemaran nama baik pimpinan tertinggi pemerintahan dan negara, pemanipulasian informasi dengan menyebutkan Presiden dan Wapres meminta saham padahal tidak benar, serta rakyat dan negara dirugikan.

    Petisi ini ditujukan untuk Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kepolisian RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga Rabu, 18 November 2015, siang petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 15 ribu pendukung pelengseran Novanto.

    Pemilik suara di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 2, tempat Novanto dipilih, juga mendesakkan pelengseran. "Kami mendesak dan mencabut mandat politik dia agar turun dari anggota legislatif dan sebagai Ketua DPR," kata Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Flores Sumba Timor dan Alor (FKM Flobamora) Marcel Muja di gedung KPK, Rabu, 18 November 2015.

    FKM Flobamora datang didampingi Tim Pembela Demokrasi Indonesia yang dipimpin Petrus Salestinus. TPDI kerap dikaitkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Di DPR, politikus PDIP juga aktif mendesak Novanto lengser. Wakil Ketua MKD dari PDIP, Junimart Girsang, mengatakan ada tiga sanksi yakni ringan, sedang, dan berat. Nah, kasus Novanto soal Freeport, menurut dia, tergolong sedang.

    Sanksi sedang dijatuhkan karena anggota DPR membuat keresahan kenegaraan yang melanggar asas integritas dengan berperilaku tidak pantas. “Akan dihukum berupa pemindahan keanggotaan pada alat keanggotaan DPR atau pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR,” kata Junimart, Selasa, 17 November 2015.

    Apalagi, bukan kali ini saja Novanto berurusan dengan MKD. Pada September lalu, MKD menegur Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon karena bertemu dengan calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. "Sanksi berat pun akan menjadi pertimbangan.”

    Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Desmond Junaidi Mahesa, pun meminta Novanto mengundurkan diri. Padahal, Gerindra dan Partai Golkar, tempat Novanto bernaung, adalah kubu penentang pemerintah di DPR. “Apa masyarakat masih percaya kepada DPR kalau pimpinannya menjual nama Presiden?" kata dia. "Aturan harus ditegakkan dan biarlah Mahkamah memprosesnya."

    Wakil Ketua Komisi Hukum Benny Kabur Harman setuju dengan pendapat Desmond. “Setya Novanto harus mundur untuk nama baik DPR dan bangsa," ujarnya. Politikus Partai Demokrat ini pun meminta Novanto memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.

    Novanto membantah dia mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapatkan 49 persen saham proyek pembangkit Listrik Tenaga Air Urumuka di Paniai, Papua, dari PT Freeport Indonesia. Tapi, dia mengakui pernah bertemu petinggi Freeport. "Tentu meminta jalan tolong dicarikan jalan keluar," katanya.

    Presiden Jokowi tak mau banyak bicara soal Novanto. Tapi, dia menyatakan menyerahkan seluruhnya kepada MKD.

    Pelengseran Novanto dari kursi Ketua DPR masih menjadi tanda tanya. DPR adalah lembaga politik di mana yang kekuatan politik menjadi acuan utama perubahan sikap. Imbauan dan desakan saja tak cukup membuat Novanto mundur. Sudah beberapa kali Novanto terkena persoalan sejak kasus Bank Bali tapi tetap saja dia bertahan di DPR. Bahkan, sejak Oktober 2014 dia menjabat Ketua DPR periode 2014-2019.

    Sejauh ini belum ada aksi riil mayoritas anggota DPR untuk menjatuhkan Novanto dari kursi Ketua DPR. Pernyataan desakan apalagi sindiran tak cukup untuk menjatuhkan seorang Novanto. Seperti yang disampaikan politikus Demokrat, Ruhut Sitompul, Rabu, 18 November 2015, “Aku heran yang kayak gitu bisa jadi Ketua DPR."

    DIKO OKTARA | DESTRIANITA K. | FRISKI RIANA | HUSSEIN ABRI YUSUF | JOBPIE S


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.