TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai sosok Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai sosok yang baik. Akbar juga mengatakan bahwa Setya merupakan kader Partai Golkar yang pertama kali direkrut olehnya saat ia menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada 1998.
Namun, Akbar mengatakan tak bisa membendung persepsi publik soal citra Setya Novanto. Terutama setelah dia dilanda dua isu menohok, yakni pertemuan dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald J. Trump; dan kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ihwal kedua kasus itu, Akbar mengatakan dia tetap berpegangan pada norma hukum yang berlaku. "Selama kita tidak melihat dia melanggar hukum tentunya kita harus berprasangka baik," kata Akbar di kediamannya, Jakarta, Rabu, 18 November 2015.
Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar menyatakan akan tunduk pada keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia akan menentukan sikapnya mengenai Setya Novanto setelah ada keputusan dari badan etik DPR tersebut.
Ketua DPR Setya Novanto lagi-lagi berurusan dengan MKD. Ia dituduh mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dengan PT Freeport Indonesia. Setya pun dituduh minta sejumlah saham Freeport dan saham sebuah proyek pembangkit listrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyatakan memiliki bukti rekaman perbincangan rekaman antara Setya Novanto dan petinggi PT Freeport. Kementerian ESDM telah menyerahkan rekaman tersebut kepada MKD.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI
