Memprihatinkan, Ribuan Guru di Sampang Digaji Rp 300 Ribu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah guru mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG) 2015 secara daring di SMA Saraswati 1 Kota Denpasar, Bali, 9 November 2015. UKG 2015 yang dilaksanakan pada 9-27 November 2015 ini guna mengukur dua dari empat kompetensi, yaitu profesional dan pedagogis. ANTARA/Fikri Yusuf

    Sejumlah guru mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG) 2015 secara daring di SMA Saraswati 1 Kota Denpasar, Bali, 9 November 2015. UKG 2015 yang dilaksanakan pada 9-27 November 2015 ini guna mengukur dua dari empat kompetensi, yaitu profesional dan pedagogis. ANTARA/Fikri Yusuf

    TEMPO.CO, Sampang - Sebanyak 1.409 guru honorer kategori dua (K2) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, hanya dibayar rata-rata Rp 200-300 ribu per bulan. Hal ini diungkapkan Ketua Forum Honore K2 Indonesia Sampang Ainur Rofik saat hearing dengan Komisi 1 DPRD Sampang pada Rabu, 18 November 2015.

    "Banyak di antara kami mengabdi puluhan tahun, tapi tidak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri," kata Ainur.

    Untuk memperjelas nasib para guru honorer K2, Ainur sengaja mendatangi DPRD Sampang dan meminta bantuan mencari kepastian pengangkatan pegawai K2 menjadi PNS ke pemerintah pusat. Selain guru, ada 23 tenaga K2 bidang kesehatan dan 239 tenaga K2 bidang teknis. Gaji yang diterima tidak jauh berbeda dengan guru. "Di Sampang, total ada 1.725 pegawai honorer K2."

    Ketua Komisi I DPRD Sampang Syamsudin berjanji, sebelum tutup tahun 2015, ia akan mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara  untuk menanyakan nasib honorer kategori 2. "Tapi saya minta, para guru jangan patah semangat, tetap memberikan yang terbaik pada siswa," katanya.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang Slamet Terbang mengaku sudah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat. Isinya menyatakan pemerintah Kabupaten Sampang kekurangan PNS. "Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Pengangkatan PNS itu kewenangan pusat," ucapnya.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.